Langkah Transparansi Kukar: Penyerahan LKPD 2023 ke BPK Kaltim
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperlihatkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalimantan Timur. Penyerahan ini berlangsung di kantor BPK RI perwakilan Kaltim di Samarinda, menandai langkah penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, secara pribadi menyerahkan dokumen penting tersebut kepada Kepala BPK RI perwakilan Kaltim, Agus Priyono. Proses ini tidak hanya melibatkan Kutai Kartanegara, tetapi juga terjadi serentak bagi kabupaten/kota lain di Kaltim, termasuk Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, antara lain, menunjukkan upaya kolektif dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Penerimaan dokumen LKPD oleh BPK RI diharapkan akan membuka fase baru dalam pengawasan keuangan daerah, dimana seluruh jajaran pemerintah daerah bersiap untuk pemeriksaan yang lebih detail. Agus Priyono mengapresiasi kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh semua pihak terkait dalam menyiapkan dan menyampaikan laporan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Pemeriksaan terperinci ini merupakan langkah kami berikutnya, dan kami berharap kerjasama yang baik dari Pemkab/Pemkot dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan,” kata Agus Priyono dalam wawancara. Pendekatan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penggunaan keuangan publik.
Selanjutnya, BPK RI berencana untuk menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan Kepala Daerah dalam waktu dua bulan setelah penyerahan LKPD, sebuah proses yang ditekankan pentingnya oleh Agus. Langkah ini dianggap krusial dalam menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hadir mendampingi Bupati Kukar dalam momen penting ini adalah Wakil Bupati H. Rendi Solihin dan sejumlah pejabat tinggi daerah, menandakan dukungan penuh dari struktur pemerintahan daerah terhadap inisiatif akuntabilitas ini.
Kegiatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan Kutai Kartanegara dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah, menandai langkah penting menuju tata kelola pemerintah yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (shn/adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
