Kutai Kartanegara Komitmen Amankan Pemilu Serentak 2024 dengan Anggaran Besar
Editorialkaltim.com – Tenggarong telah menjadi saksi bisu komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengamankan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Langkah ini diresmikan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebuah momen penting yang menandai sinergi penuh antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan. Penandatanganan berlangsung di Ruang Eksekutif kantor bupati, menjadi ajang kumpulnya pejabat penting daerah.
Keseriusan Kutai Kartanegara dalam menjaga kondusivitas dan ketentraman masyarakat menjelang pemilu serentak 2024 tergambar jelas. Bupati Kukar Edi Damansyah, selaku koordinator Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, menyatakan apresiasinya atas kerja keras semua pihak. Ini merupakan bukti nyata dari kesungguhan mereka dalam menjaga stabilitas daerah demi pemilu yang damai dan demokratis.
Penandatanganan NPHD juga dihadiri oleh figur-figur kunci dalam penjagaan keamanan daerah, termasuk Kapolres Kukar dan Bontang, serta Dandim 0906 KKR dan 0908 Bontang. Kehadiran mereka menegaskan lagi bahwa semua elemen daerah siap berkolaborasi demi suksesnya pemilu yang akan datang.
Dalam konteks persiapan, terdapat pengakuan tentang keterlambatan penandatanganan NPHD. Meski demikian, Bupati Edi menekankan pentingnya penyelesaian tugas-tugas pendahuluan, termasuk finalisasi di tingkat kabupaten. Ini menunjukkan keseriusan dalam menyongsong pemilu serentak dengan persiapan matang.
Bupati Edi pun menjamin ketersediaan anggaran untuk pengamanan pemilu serentak 2024, memastikan bahwa tidak akan ada kekurangan dana yang bisa menghambat proses. Ini mengindikasikan perencanaan keuangan yang solid dan bertanggung jawab dari pemerintah daerah.
Dalam wawancara terpisah, Kapolres Kukar menegaskan, “Kami sudah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mengamankan pemilu serentak. Sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya adalah kunci utama kami dalam menjaga kondusivitas.”
Penandatanganan NPHD tidak hanya menandai komitmen bersama antara pemerintah daerah dan aparat keamanan, tapi juga sebagai wujud nyata dukungan terhadap pemilu serentak yang aman dan demokratis. Dengan anggaran yang telah ditetapkan, semua pihak siap berkontribusi demi tercapainya pemilu yang kondusif, partisipatif, dan menjunjung tinggi nilai demokrasi. (shn/adv).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
