Editorialkaltim.com – Kontroversi mengenai program Guru Penggerak yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah menjadi bahan diskusi hangat di kalangan anggota DPR RI.
Program ini, yang bertujuan untuk memajukan pendidikan melalui skema Merdeka Belajar, tampaknya belum sepenuhnya diterima dengan baik, khususnya oleh Komisi X DPR RI.
Guru Penggerak, yang dipilih berdasarkan kriteria ketat, diberikan akses ke berbagai fasilitas pembelajaran yang lebih variatif dan terstruktur. Namun, inisiatif ini disorot karena dianggap hanya menguntungkan segelintir guru, sementara mayoritas guru nonpenggerak terabaikan.
Zainuddin Maliki, Anggota Komisi X dari Fraksi NasDem, menyoroti ketidakseimbangan ini saat diwawancarai Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik bidang Pendidikan di Surabaya, Jawa Timur.
“Hanya guru penggerak yang mendapatkan pendanaan, pelatihan, dan seminar. Bagaimana dengan guru-guru lainnya yang jumlahnya jauh lebih banyak?” tegas Zainuddin.
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Anita Jacoba Gah, Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat. Menurutnya, kondisi saat ini bisa memicu diskriminasi terhadap guru nonpenggerak. Ia mendesak pemerintah untuk menciptakan program yang dapat diikuti oleh semua guru di Indonesia, sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan.
“Kita perlu menciptakan lingkungan di mana semua guru bisa berkreasi dan berinovasi. Jika tujuannya adalah melihat Indonesia maju, maka tidak seharusnya ada pembatasan hanya pada guru-guru tertentu,” ujar Anita.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
