Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah kecamatan.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Loa Kulu yang digelar di Ruang Banmus DPRD Kukar, Selasa (22/7/2025).
Menurut Ahmad Yani, ketimpangan pembangunan bukan lagi persoalan baru. Bahkan, hampir semua kecamatan di Kukar masih menghadapi masalah serupa, termasuk Loa Kulu yang menjadi salah satu contoh nyata minimnya perhatian terhadap infrastruktur dasar.
“Yang terjadi di lapangan, pembangunan belum merata. Di Loa Kulu misalnya, masih banyak jembatan yang semi permanen, padahal dilalui kendaraan besar dan alat berat. Ini berisiko dan tidak bisa dibiarkan terlalu lama,” tegas Yani.
Ia menilai, kondisi infrastruktur yang belum layak bisa menghambat aktivitas masyarakat dan berpengaruh terhadap roda ekonomi di desa-desa. Karena itu, menurutnya, pemerintah kabupaten harus segera menaruh perhatian lebih terhadap wilayah yang tertinggal dalam pembangunan.
“Pemerintah daerah harus hadir dan memberikan solusi nyata. Jangan sampai desa-desa terus berada dalam ketertinggalan hanya karena infrastruktur dasar belum disentuh,” ujar politisi PDIP tersebut.
Yani juga menegaskan bahwa DPRD Kukar akan mengawal aspirasi dari pemerintah desa, khususnya dalam memastikan perencanaan pembangunan dilakukan secara adil dan merata.
“Kita akan sampaikan hal ini ke OPD terkait agar masuk dalam skala prioritas pembangunan ke depan,” tandasnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
