Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menyebut aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di halaman Kantor DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025) berjalan dengan aman dan lancar serta tidak diwarnai tindak anarkis. Meskipun ribuan pengunjuk rasa tidak dapat masuk ke kantor DPRD Kaltim, esensi aksi tersebut dapat dipahami dengan baik. Hal itu ia sampaikan terkait jalannya aksi yang diwarnai pembubaran paksa oleh pihak kepolisian.
“Kalau anarkis mungkin tidak ya. Karena aku lihat teman-teman baik-baik aja semua,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).
Sebelumnya aksi tersebut berlangsung hingga menjelang waktu magrib. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pengunjuk rasa harus membubarkan diri tepat pukul 18.00. Namun hingga pukul 18.00 petang, massa masih berada di depan gerbang kantor DPRD Kaltim sambil melempar sejumlah minuman ke dalam halaman kantor yang dijaga aparat kepolisian.
“Nah, akhirnya kita tutuplah sampai jam 18.00,” imbuhnya.
Ketua DPRD Kaltim menceritakan selama berjalannya aksi siang hingga sore, kedua belah pihak sempat bertemu. Namun belum ada perjanjian yang ditandatangani. DPRD telah menawarkan pembicaraan dengan perwakilan mahasiswa untuk membahas sejumlah tuntutan di dalam kantor DPRD Kaltim. Namun pihak mahasiswa menuntut seluruh peserta aksi bisa masuk ke dalam kantor. Selain itu mereka juga meminta sejumlah instansi ikut menandatangani kesepakatan tuntutan mereka.
“Kami minta perwakilan-perwakilan mahasiswa berapa pun elemennya untuk mengkaji dan kalau setuju ditandatangani. Nah, teman-teman menginginkan itu ditandatangani oleh Ketua DPRD, Gubernur, terus Pangdam, Kapolda, ya kan? Ya kan enggak mungkin dilaksanakan di situ,” jelasnya.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Ketua DPRD akhirnya menemui mahasiswa di depan gerbang kantor DPRD Kaltim. Ia bersama sejumlah anggota DPRD lain berdiskusi langsung untuk mencari kesepakatan. Namun hingga kembali masuk ke dalam kantor, kesepakatan belum tercapai.
“Saya berikan alternatif bagaimana kalau kami yang keluar. Jadi kita tanda tangan di atas truk aja. Jadi tidak ada kesepakatan bahwa semua aksi masuk ke dalam karena pihak keamanan khawatir kan. Iya. Dan kami juga khawatir nanti rusak bangunan kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan akan menindaklanjuti semua tuntutan tersebut. Adapun 11 tuntutan mahasiswa dalam aksi itu akan dibicarakan dengan pihak terkait. Ia menilai mayoritas tuntutan ditujukan kepada DPR RI dan pemerintah pusat. Sementara tuntutan untuk daerah akan dibahas lebih lanjut di internal DPRD Kaltim.
“Memang keinginan itu yang 11 tuntutan itu hampir semua keputusan di pusat. Di daerah hampir tidak ada,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
