Kelangkaan BBM, PW KAMMI Kaltimtara Desak Pemprov Evaluasi Kinerja Pertamina
Editorialkaltim.com – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Kaltimtara menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemprov Kaltim. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pertamina di Kaltim, khususnya aspek distribusi, kualitas BBM, serta penanganan terhadap kasus darurat seperti BBM oplosan.
Kedua, mendesak pencopotan jajaran pimpinan Pertamina yang dinilai tidak kompeten, dan menggantinya dengan figur yang memiliki integritas dan kapasitas profesional dalam menjamin pelayanan energi bagi masyarakat. Desakan tersebut muncul sebagai respons atas persoalan distribusi dan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ketua Umum PW KAMMI Kaltimtara, Dedi Nur, menyampaikan keterlambatan Pertamina dalam menangani dampak kasus BBM oplosan merupakan bentuk nyata dari lemahnya komitmen dan koordinasi perusahaan pelat merah tersebut. Sebelumnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltim, disepakat Pertamina akan membuka layanan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan bagi warga terdampak mulai (9/4/2025).
“Namun hingga kini, masyarakat belum menerima petunjuk teknis terkait mekanisme pelayanan tersebut. Ini menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab Pertamina terhadap konsumen yang dirugikan,” ujar Dedi Nur, Selasa (20/5/2025)
Selain kasus BBM oplosan, KAMMI Kaltimtara juga menyoroti kelangkaan dan naiknya harga BBM di Kota Balikpapan yang menyebabkan antrean panjang di SPBU dan berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kalimantan dikenal sebagai salah satu pusat energi nasional yang kaya akan cadangan minyak bumi, gas, dan batu bara mengalami kelanggkaan BBM.
Sementara itu, Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI Kaltimtara, Syamsia, menyebut ketimpangan antara kontribusi ekonomi Kalimantan terhadap nasional dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal sangat mencolok. Kalimantan menyumbang lebih dari 9% terhadap PDB nasional, sementara penduduknya hanya sekitar 5,6% dari total populasi Indonesia. Namun, masyarakatnya justru harus menghadapi kelangkaan BBM. Ini sangat tidak adil.
“Pulau ini memiliki kekayaan sumber daya alam berupa cadangan minyak bumi, gas, dan batu bara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor minyak dan gas (MIGAS), termasuk pertambangan dan manufaktur, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan,” ungkapnya.
PW KAMMI Kaltimtara menegaskan tuntutan tersebut bukan sekadar kritik. Tuntatan tersebut merupakan upaya mendorong untuk pembenahan sistemik agar pengelolaan energi di Kalimantan bisa benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar keuntungan korporasi. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
