Jokowi Tegas Sikap Pemerintah Sesuai UUD Usai 5 Nahdiyin Bertemu dengan Presiden Israel

Konferensi pers Presiden Joko Widodo sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), pada Selasa, 16 Juli 2024 (Foto: BPMI Setpres)

Editorialkaltim.com – Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait lima Nahdliyin yang melakukan kunjungan ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog. Ketika ditanya oleh para wartawan, Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Ya ditanyakan saja ke PBNU. Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang,” ujar Jokowi sebelum berangkat menuju Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan keberpihakannya kepada rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel sejak Oktober 2023 lalu. Hal ini menunjukkan keberpihakan Indonesia terhadap Palestina merupakan bagian dari amanah UUD 1945.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan PBNU akan segera memanggil kelima Nahdliyin tersebut untuk mengklarifikasi berbagai aspek terkait kunjungan mereka.

“Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan, serta hal-hal prinsip lainnya,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul juga menegaskan kunjungan kelima orang itu tidak mendapat persetujuan dari PBNU.

“Kelima orang tersebut tidak mendapat mandat PBNU, dan juga tidak pernah meminta izin ke PBNU,” tegasnya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aktivitas individu dengan kebijakan resmi organisasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyayangkan tindakan kelima Nahdliyin yang bertindak atas nama pemuda NU tanpa koordinasi yang memadai. PBNU akan memanggil pula pimpinan badan otonom dan lembaga tempat kelima orang tersebut berkontribusi, guna memastikan tidak ada pelanggaran organisasi yang lebih serius.

“Kelima orang tersebut tidak mendapat mandat PBNU, dan juga tidak pernah meminta izin ke PBNU,” jelasnya. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Exit mobile version