Editorialkaltim.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga pemerintah untuk stop membuat aplikasi digital baru.
Jokowi ingin pelayanan masyarakat berbasis digital dilakukan melalui sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).
“Arsitektur SPBE ini tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru, SPBE ini bukan membangun aplikasi baru. Bapak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru,” Kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Azwar menjelaskan pemerintah akan mengintegrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi layanan publik yang telah ada saat ini. Menurutnya, Jokowi justru jengkel dengan banyaknya aplikasi ini yang justru mempersulit masyarakat untuk mendapatkan layanan publik.
“Arahan Presiden Jokowi, rakyat jangan dibikin bingung dengan banyaknya aplikasi, yang berarti harus bikin banyak akun, banyak download, banyak isi data berulang,” tambahnya
Azwar Anas mengatakan, di banyak negara dengan e-Government Development Index (EGDI) tinggi, semua layanan digital pemerintah selalu terintegrasi.
Terdapat semacam entitas yang mengoordinasi semuanya sehingga skema pelayanan digital pemerintah berjalan ke arah yang sama dan dengan standar yang jelas.
Selain itu, terdapat interoperabilitas data yang memungkinkan pertukaran data berjalan mudah dan cepat.
“Jadi memang perlu semacam tim layanan digital nasional terpusat yang mampu melakukan koordinasi dan orkestrasi dalam pembentukan layanan digital terpadu, yang tidak lagi terpisah-pisah yang berpotensi menimbulkan kerumitan bagi pengguna. Semacam GovTech-nya,” tutup Azwar. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltimcom”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainya.
