Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berencana meningkatkan insentif bulanan bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) menjadi Rp2 juta per bulan, mulai usai penetapan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Kebijakan ini diumumkan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, saat menghadiri pelantikan pengurus RT Kelurahan Loktuan, Selasa malam (15/4/2025).
Dalam sambutannya, Agus Haris menegaskan bahwa RT merupakan ujung tombak pemerintahan yang memegang peran strategis dalam pelayanan publik dan pembangunan di tingkat akar rumput.
“Sebagai bentuk perhatian, Pemkot akan merealisasikan kenaikan insentif bagi pengurus RT setelah perubahan APBD 2025 disahkan,” ujarnya.
Tak hanya Ketua RT, insentif untuk Sekretaris dan Bendahara RT juga dinaikkan masing-masing menjadi Rp1 juta per bulan.
Menurut Agus, langkah ini sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pengurus RT yang selama ini berkontribusi menggerakkan program pemerintah hingga ke level masyarakat.
Acara yang digelar di halaman Kantor Kelurahan Loktuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat kunci, termasuk Ketua TP PKK Kota Bontang Nur Kalbi Agus Haris, Camat Bontang Utara Muhammad Nur. Sebanyak 52 Ketua RT beserta Sekretaris dan Bendahara dilantik secara resmi oleh Lurah Loktuan Supriadi untuk masa bakti 2025–2030.
Pelantikan diawali pembacaan visi-misi Bontang 2025–2029 dan pengesahan Surat Keputusan Lurah Nomor 25 Tahun 2025 tentang pergantian pengurus RT. Prosesi sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Supriadi, disaksikan ratusan undangan.
Agus Haris juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Wali Kota Neni Moerniaeni yang sedang menjalani tugas di Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Bandung.
Ia mengapresiasi kinerja pengurus RT periode sebelumnya dan berharap kenaikan insentif ini semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan signifikan mengingat selama ini insentif pengurus RT di Bontang masih tergolong rendah. Dengan kenaikan tersebut, diharapkan kesejahteraan pengurus meningkat sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan tugas, seperti pendataan kependudukan, koordinasi program sosial, hingga resolusi konflik di lingkungan.
Pemkot Bontang menargetkan revisi APBD 2025 rampung pada semester II tahun ini, sehingga kenaikan insentif dapat segera direalisasikan. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
