Samarinda

Hearing DPRD Samarinda Ungkap Isu Lahan Parkir dan Efisiensi Anggaran UMKM

DPRD Samarinda telah menggelar hearing dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM. (Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda telah menggelar hearing dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM (Diskop UMKM) pada Rabu (17/04/2024) di Kantor DPRD Samarinda. Sesi ini bertujuan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023.

Diskop UMKM, yang pertama dibahas, melaporkan anggaran sebesar 14 miliar, dengan realisasi penggunaan sebanyak 12 miliar. Kepala Diskop UMKM, Nurrahmani, mengakui adanya sisa anggaran yang belum terserap sebanyak 2 miliar, menimbulkan pertanyaan dari DPRD Samarinda mengenai efisiensi anggaran tersebut.

Baca  Hadiri Musrenbang Kota, Subandi Harap Usulan Masyarakat Diutamakan

Nurrahmani menjelaskan efisiensi anggaran merupakan bagian dari strategi operasional mereka. “Kami telah merancang anggaran sedemikian rupa sehingga terjadi efisiensi 2 miliar. Ini termasuk biaya operasional yang kami biayai sendiri, seperti listrik untuk lift dan mobil,” ujar Nurrahmani.

Selanjutnya, perbincangan beralih ke laporan dari Dishub, yang menyoroti masalah lahan parkir dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengkritik ketidaktertiban beberapa pusat perbelanjaan yang belum memiliki izin lahan parkir yang dikeluarkan oleh Dishub.

Baca  Ketua DPRD Samarinda Dorong Generasi Muda Warisi Semangat Pahlawan

“Kami menemukan bahwa banyak pusat perbelanjaan yang beroperasi tanpa izin lahan parkir resmi. Ini sama saja dengan parkir liar,” tegas Hotmarulitua.

Terakhir, Dishub juga mengungkapkan rencana inovatif untuk menangani kerusakan pada LPJU. “Kami akan memberi barcode pada tiap tiang lampu, memudahkan masyarakat melaporkan kerusakan langsung. Ini akan mempercepat proses perbaikan,” jelas Hotmarulitua.

Baca  Wakil Ketua Komisi III Dukung Rencana Pembangunan Transportasi Massal di Samarinda

Dari hasil hearing ini, DPRD Samarinda akan melakukan pengecekan lebih lanjut atas data-data yang dilaporkan. Mereka meminta Diskop UMKM untuk menyajikan data secara detail mengenai UMKM yang terdaftar, sementara Dishub diminta untuk menindak pusat perbelanjaan yang belum mengantongi izin parkir yang sesuai. (Adr/lin/adv).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button