Editorialkaltim.com – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin memaparkan Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang I DPRD Kukar, Jumat (7/11/2025). Dokumen ini menjadi pedoman arah kebijakan fiskal dan rencana pembangunan Kukar selama satu tahun ke depan.
Rendi menjelaskan, penyusunan RAPBD 2026 berlandaskan RKPD serta regulasi keuangan negara. Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tren penurunan pendapatan daerah.
“Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,35 triliun, turun dibanding tahun sebelumnya karena adanya penyesuaian transfer pusat,” ujar Rendi.
Pendapatan itu terdiri atas PAD sebesar Rp737,49 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp6,53 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan Rp7,50 triliun, meliputi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer ke desa.
Dengan proyeksi tersebut, RAPBD 2026 diperkirakan mengalami defisit Rp150 miliar. Defisit itu akan ditutup melalui pembiayaan daerah, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Meski demikian, Pemkab Kukar memastikan penggunaan anggaran tetap efisien dan tepat sasaran.
“Belanja tetap kita fokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kreatif, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Rendi.
Ia juga menyoroti penurunan transfer pusat sekitar Rp1,2 triliun serta belum masuknya sejumlah program prioritas bupati dan wakil bupati, yang akan dibahas dalam tahap penyempurnaan RAPBD.
Rendi menekankan, RAPBD 2026 bukan sekadar rangkaian angka, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kukar.
“Ini cerminan komitmen kita bersama demi kemajuan Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(ftr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
