Editorialkaltim.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Samri Shaputra, soroti kondisi pembangunan di wilayah dapil (daerah pemilihan) II, khususnya di Palaran. Ia menilai bahwa pembangunan di daerah pinggiran masih jauh dari kata adil jika dibandingkan dengan daerah perkotaan.
“Di daerah perkotaan, jalan-jalan yang sudah bagus terus diperbaiki, yang mulus dimuluskan lagi. Sementara di daerah kami, jangankan berjerawat, proyek pembangunan saja hampir tidak pernah menyentuh wilayah tertentu. Bahkan, masih ada jalan yang berupa tanah,” ungkap Samri dengan nada kecewa, Jumat, (14/02/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri rapat konsultasi publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kamis, (13/02/2025). Dalam rapat tersebut, ia memberikan masukan agar pemerintah lebih jelas dalam menentukan apa yang dimaksud dengan “pembangunan prioritas.”
“Pemerintah selalu menyebut soal pembangunan prioritas. Tapi saya pertanyakan, apa sebenarnya definisi prioritas menurut pemerintah? Apakah prioritas itu berdasarkan keinginan pemimpin, atau benar-benar berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat?” tanyanya.
Ia menekankan bahwa pembangunan prioritas seharusnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, seperti akses air bersih, semenisasi jalan, dan perbaikan drainase. Menurutnya, hal-hal ini lebih relevan dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga dibandingkan proyek-proyek estetika atau simbolis yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Misalnya, masyarakat Samarinda sudah seharusnya mendapatkan akses air bersih secara merata. Begitu juga dengan pembangunan jalan dan drainase yang bisa mengurangi dampak banjir. Tapi, apakah yang dimaksud prioritas itu pembangunan siluet atau proyek lain yang hanya berbasis keinginan? Sementara masih banyak daerah pinggiran yang belum tersentuh pembangunan sama sekali,” jelasnya.
Ia menyampaikan meskipun pemerintah mengklaim pengendalian banjir sudah membaik, masyarakat di beberapa wilayah pinggiran masih merasakan dampak buruknya. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa konsep prioritas yang diterapkan belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Terakhir, ia berharap pemerintah kota lebih peka terhadap kondisi masyarakat di daerah pinggiran dan benar-benar menerapkan konsep prioritas yang adil serta merata. “Pembangunan itu seharusnya tidak hanya berfokus pada pusat kota saja, tapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di pinggiran. Prioritas harus didefinisikan ulang agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Samarinda,” tutupnya. (Adr/Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
