Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, mengkritik keras sejumlah kepala OPD dan camat yang tidak menghadiri rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban anggaran. Ia menyebut ketidakhadiran itu sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban publik.
“Sudah diundang secara resmi, tapi malah tidak hadir. Padahal mereka diminta menjelaskan soal penggunaan anggaran. Ini kan tidak menunjukkan tanggung jawab,” ujar Yani dengan nada kesal, Senin (21/7/2025).
Yani menegaskan, jika perilaku ini terus berulang, DPRD tak akan segan mengeluarkan rekomendasi agar pejabat-pejabat yang dinilai tidak kooperatif tersebut diganti. “Kalau camat dan kepala OPD tidak hadir tanpa alasan jelas, kami akan pertimbangkan usulan pergantian,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yani juga mengingatkan pentingnya penyusunan APBD Perubahan 2025 secara bijak. Ia meminta agar belanja difokuskan pada program yang realistis, berdampak langsung, dan sejalan dengan kondisi keuangan daerah.
“Belanja harus sebanding dengan pendapatan. Jangan sampai kita menyusun anggaran yang terlalu besar dari kemampuan fiskal kita. Nanti ujung-ujungnya defisit,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kukar akan bersikap tegas terhadap program-program yang dinilai tidak perlu.
“Kami tidak ingin ada kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa manfaat jelas bagi masyarakat,” tutup Yani.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
