Editorialkaltim.com — Mediasi sengketa lahan tambang di Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, kembali digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) desa, Senin (14/7/2025). Namun, pertemuan lanjutan ini belum menemukan titik temu antara warga dan pihak penambang.
Tiga anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, Sugeng Hariadi, Jamhari, serta anggota baru Anisa Mulia Utami hadir untuk mendengar keluhan warga. Warga mengaku lahannya diserobot penambang ilegal, sementara pihak penambang belum memberi jawaban memuaskan.
“Hari ini belum ada penyelesaian yang jelas. Kami mendorong pengecekan ulang ke lokasi biar posisi lahan yang disengketakan jelas,” kata Desman.
Menurutnya, verifikasi lapangan penting supaya klaim kedua pihak tidak simpang siur. Hasil pengukuran koordinat akan jadi dasar menentukan hak atas lahan.
Desman juga menyebut warga punya hak menempuh jalur hukum jika mediasi buntu. Namun, dia menegaskan aktivitas tambang ilegal tetap dilarang.
“Kalau warga mau proses hukum silakan saja. Tapi aktivitas tambang tanpa izin harus dihentikan,” ujarnya.
Kepala Desa Loa Raya, Martin, mengatakan mediasi lapangan dijadwalkan Rabu (16/7). Ia berharap pertemuan di lokasi bisa memberi kejelasan.
“Mediasi lapangan ini untuk klarifikasi langsung. Desa netral, tidak berpihak ke pelapor atau terlapor,” ucap Martin.
Martin juga mengingatkan warga supaya berkoordinasi dengan pemerintah desa sejak awal jika ingin bekerja sama dengan penambang. Hal ini untuk mencegah konflik di kemudian hari.
“Selama ini warga baru datang ke desa setelah masalah muncul. Ini harus diubah biar konflik bisa dicegah dari awal,” tutupnya.(ftr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
