Editorialkaltim.com – Fasilitas hidran yang belum terhubung dengan jaringan air menjadi salah satu persoalan yang disoroti DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) seusai kebakaran di kawasan padat penduduk Jalan Danau Aji, Kelurahan Melayu, Tenggarong.
Meski hidran dan rumah pompa telah tersedia, fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung penanganan kebakaran. DPRD Kukar kini berupaya mendorong penyelesaian jaringan air melalui anggaran 2027.
Anggota DPRD Kukar Fatlon Nisa mengatakan, penyambungan jaringan menjadi pekerjaan penting agar infrastruktur pemadam yang sudah dibangun dapat segera difungsikan.
“Hidrannya sudah, rumah pompanya sudah, tinggal jaringannya harus kita selesaikan,” kata Fatlon, Selasa (6/10/2026).
Fatlon menjelaskan, rencana pembangunan jaringan tersebut telah dikomunikasikan dengan Ketua DPRD Kukar. Pihaknya berharap kebutuhan anggaran dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan tahun depan.
Menurutnya, penyelesaian jaringan hidran perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kesiapan petugas menghadapi kebakaran, terutama di kawasan permukiman dengan akses terbatas.
Kebakaran yang terjadi Senin (5/10/2026) menjadi pengingat pentingnya fasilitas penanggulangan bencana yang memadai. Terlebih, jarak antarrumah di kawasan tersebut relatif berdekatan sehingga api berisiko menyebar dengan cepat.
Fatlon juga menyoroti pengaruh cuaca terhadap tingkat kerawanan kebakaran. Kondisi kemarau dan perubahan arah angin dapat memperbesar risiko penjalaran api ke bangunan lain.
Ia berharap penyelesaian jaringan hidran dapat menjadi salah satu langkah pencegahan untuk meminimalkan dampak kebakaran serupa di kemudian hari.
“Jangan sampai musibah ini terulang lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir,” ujarnya.
Selain persoalan fasilitas pemadam, DPRD Kukar turut mencermati kebutuhan hunian warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.
Fatlon menyebut kemungkinan relokasi masih terbuka untuk dibicarakan. Namun, langkah tersebut membutuhkan pembahasan bersama pemerintah daerah sebelum keputusan diambil.
Salah satu pertimbangannya adalah status kepemilikan bangunan. Sebagian rumah yang terdampak diketahui merupakan hunian sewaan, sementara kondisi lingkungan cukup padat.
Karena itu, DPRD Kukar menilai penanganan warga membutuhkan kajian agar solusi yang diambil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing korban.
Sebelumnya, Ketua dan sejumlah anggota DPRD Kukar mengunjungi lokasi kebakaran sehari setelah kejadian. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi warga sekaligus menyalurkan bantuan kepada korban.
DPRD Kukar berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapan infrastruktur pemadam serta meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
