gratispoll
KaltimSamarinda

DPRD Kaltim Sebut BGN Harus Lebih Jeli Lihat Kondisi Bangun SPPG

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Darlis Pattalongi (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Darlis Pattalongi, mengingatkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih jeli dalam melihat kondisi riil di lapangan demi tercapainya target pembangunan 350 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kaltim. Hal ini ia sampaikan menyikapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mempercepat penanganan gizi anak-anak usia sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, Pemprov menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dengan Deputi BGN, Dadan Hindayana, di Kantor Gubernur Kaltim baru-baru ini.

Baca  Kukar Punya Peran Penting Jadi Lumbung Pangan Kaltim

“Saya menyambut positif kesepakatan itu. Karena bagaimanapun, kalau diharapkan swasta murni membangun dapur-dapur layanan makan gratis, itu cenderung lambat. Tapi saya juga dapat informasi dari beberapa rekan kontraktor, anggaran untuk pembangunan SPPG ini banyak yang tidak sesuai hitungan mereka,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).

Berdasarkan informasi yang ia peroleh, banyak laporan yang menyampaikan alokasi anggaran per unit SPPG tidak realistis jika dibandingkan dengan persyaratan teknis dan kelengkapan fasilitas yang ditetapkan. Ia menilai hal ini bisa berisiko membuat target pembangunan SPPG tak tercapai.

Baca  DPRD Kaltim Dorong Pesta Rakyat Kaltim Tahun Depan Semakin Maju

“Kalau anggarannya dianggap tidak masuk akal, siapa yang mau bangun? Pasti mereka pikir-pikir kalau ujungnya rugi. Ini sama seperti lambatnya pembangunan dapur-dapur layanan makan bergizi. Peraturannya ketat, tapi alokasi dananya hanya Rp15 ribu per anak, dan hanya Rp5 ribu yang bisa digunakan untuk operasional dan investasi,” bebernya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya evaluasi dari BGN agar program MBG bisa berjalan optimal. Ia mengusulkan agar tidak hanya berhenti di MoU, tetapi juga ada tindak lanjut dengan penghitungan biaya yang lebih realistis dan fleksibel, agar sektor swasta bisa berpartisipasi dengan optimal.
“Saya harap BGN tidak hanya fokus pada kerja sama administratif, tapi juga benar-benar turun melihat langsung tantangan di lapangan,” pungkasnya. (adr/ndi)

Baca  22 KK Terdampak Longsor di KM 28 Batuah, Komisi III DPRD Kaltim Gelar RDP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button