DPR Desak Tutup Total SPPG Penyebab Keracunan MBG, Tanpa Kompromi!
Editorialkaltim.com – Insiden keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, memicu sorotan tajam dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta langkah tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menjadi sumber masalah tersebut.
Peristiwa itu menimpa puluhan pelajar dari beberapa sekolah di wilayah Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit. Total 72 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG yang dibagikan, Kamis (2/4/2026). Mereka berasal dari SMA 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 09, serta SDN Pondok Kelapa 07.
Gejala yang muncul bervariasi, mulai mual, muntah, diare hingga demam. Sejumlah siswa sempat dirawat di rumah sakit, sebagian lainnya dipulangkan setelah mendapatkan penanganan medis awal.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menegaskan penanganan tidak boleh berhenti sebatas penghentian sementara operasional dapur MBG tersebut.
“Kami menegaskan setiap SPPG terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup permanen serta dicabut izin operasional tanpa pengecualian demi keselamatan masyarakat,” ujarnya, Minggu (5/4/2026), di Jakarta.
Charles mengapresiasi respons cepat Badan Gizi Nasional (BGN) yang langsung menghentikan operasional dapur MBG terkait. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum cukup menjawab dampak serius yang telah terjadi.
Ia menilai temuan awal terkait kondisi dapur, tata letak fasilitas, hingga instalasi pengolahan limbah yang tidak memenuhi standar menjadi indikator penting perlunya sanksi lebih tegas. Dugaan penyebab keracunan juga mengarah ke makanan yang tidak lagi dalam kondisi segar, termasuk menu spageti yang dibagikan.
“Penutupan permanen menjadi bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus efek jera agar seluruh penyelenggara SPPG patuh terhadap standar keamanan pangan secara konsisten,” katanya.
Charles menekankan, kasus ini tidak boleh dianggap kejadian tunggal. Ia meminta kebijakan penegakan standar keamanan pangan diterapkan secara nasional tanpa kompromi.
Menurutnya, insiden tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dalam penerapan standar higienitas, sanitasi, serta kontrol mutu dalam distribusi makanan program MBG.
“Insiden ini bukti nyata kegagalan penerapan standar keamanan pangan higiene sanitasi serta pengawasan mutu ketat konsisten sehingga menimbulkan risiko kesehatan serius,” tutupnya.
Komisi IX DPR RI juga mendorong audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi MBG, mulai dari bahan baku, proses produksi hingga distribusi makanan. Selain itu, pengawasan lapangan akan diperkuat dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif.
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan program strategis nasional tersebut benar-benar memberi manfaat gizi, bukan sebaliknya menjadi ancaman kesehatan bagi generasi muda.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
