Penajam Paser Utara

Disnakertrans PPU Soroti Kendala Klaim Kecelakaan Kerja dan BPJS, Dorong Perlindungan Pekerja Lebih Optimal

kunjungan kerja Disnakertrans Kabupaten PPU ke PT Mulya Jaya Rahayu Lestari

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memperkuat upaya perlindungan tenaga kerja dengan menyoroti sejumlah persoalan jaminan sosial yang dihadapi pekerja di perusahaan. Mulai dari kendala kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga pengurusan klaim kecelakaan kerja menjadi perhatian dalam upaya memastikan hak dan kesejahteraan pekerja dapat terpenuhi.

Persoalan tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Disnakertrans Kabupaten PPU ke PT Mulya Jaya Rahayu Lestari, Senin (19/10/2026). Pertemuan bersama pihak perusahaan tersebut menjadi sarana koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan sekaligus mencari langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah kendala kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja berusia di atas 55 tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perlindungan jaminan sosial merupakan bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada pekerja selama menjalankan aktivitas pekerjaan.

Baca  Pemkab PPU Sodorkan 15 Program ke Pemerintah Pusat, Berharap Kucuran Anggaran Infrastruktur

Selain persoalan usia, perusahaan juga menyampaikan adanya hambatan administrasi yang dialami sejumlah pekerja. Keterbatasan dokumen kependudukan, khususnya bagi tenaga kerja yang berasal dari daerah terpencil maupun luar daerah, menjadi salah satu tantangan dalam proses pengurusan administrasi ketenagakerjaan.

Permasalahan lain yang turut dibahas berkaitan dengan klaim kecelakaan kerja. Pihak perusahaan mengungkapkan adanya pengajuan klaim yang tidak dapat diproses sehingga biaya pengobatan pekerja harus ditanggung langsung oleh perusahaan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antara perusahaan, penyelenggara jaminan sosial, dan instansi pemerintah terkait. Penyelesaian kendala administrasi maupun klaim diperlukan agar pekerja dapat memperoleh perlindungan sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku.

Baca  DPMD PPU Dorong Desa Penyangga IKN Lebih Tanggap terhadap Perubahan Sosial

Disnakertrans PPU juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak normatif pekerja, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja menjadi salah satu aspek yang dibahas untuk mendukung terciptanya hubungan kerja yang tertib dan sesuai regulasi ketenagakerjaan.

Selain hak finansial, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) turut menjadi bagian penting dalam pembahasan. Penerapan standar keselamatan diperlukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh tenaga kerja.

Melalui kunjungan tersebut, Disnakertrans Kabupaten PPU mendorong perusahaan untuk terus memperhatikan kepatuhan administrasi ketenagakerjaan. Pengelolaan dokumen pekerja, kepesertaan jaminan sosial, serta pemenuhan kewajiban perusahaan perlu dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Baca  Wabup PPU Resmikan CT Scan 64 Slice, Layanan RSUD RAPB Makin Lengkap

Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait juga diharapkan dapat membantu menemukan solusi terhadap hambatan yang dihadapi perusahaan. Dengan komunikasi yang lebih intensif, persoalan kepesertaan maupun pengajuan klaim diharapkan dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Upaya pembinaan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten PPU dalam mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Perlindungan terhadap pekerja tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan penyelenggara jaminan sosial, Disnakertrans PPU berharap berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani secara lebih efektif. Dengan demikian, perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat terus ditingkatkan.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button