Dewan Kritik Pemkot Belum Maksimalkan Anggaran Kesehatan
Editorialkaltim.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bontang untuk tahun 2024 mencapai Rp 3,3 triliun, namun layanan kesehatan yang diberikan kepada warga dianggap masih kurang memadai. Anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menyoroti tingginya kasus gizi buruk di kota tersebut sebagai salah satu indikator belum optimalnya penyaluran anggaran untuk sektor kesehatan.
Dalam sebuah wawancara, Heri Keswanto mengkritik kinerja Pemerintah Kota Bontang yang menurutnya belum maksimal dalam menggunakan anggaran besar tersebut untuk mengatasi masalah kesehatan yang krusial seperti gizi buruk. “Mengatasi gizi buruk bukan hanya pekerjaan jangka pendek, tetapi membutuhkan tindakan yang berkelanjutan,” ungkap Heri.
Heri menambahkan bahwa perhatian yang lebih besar seharusnya diberikan pada edukasi gizi kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami pentingnya nutrisi bagi perkembangan anak. Selain itu, ia menilai terdapat ketimpangan dalam alokasi anggaran APBD, di mana anggaran lebih banyak terfokus pada pembangunan infrastruktur daripada peningkatan kualitas layanan kesehatan publik.
Lebih lanjut, Heri menyuarakan kekhawatirannya mengenai sistem birokrasi yang rumit dalam akses jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. “Birokrasi yang rumit hanya akan memperlambat proses penanganan kasus gizi buruk yang membutuhkan tindakan cepat,” ujarnya.
Kritik keras juga disampaikan terhadap dominasi alokasi anggaran untuk sektor fisik yang menurutnya mengorbankan sektor kesehatan. “Sektor kesehatan yang fundamental harusnya tidak terpinggirkan dalam pembagian anggaran,” tegas Heri.
Heri mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera mengkaji ulang kebijakan terkait layanan kesehatan dan alokasi anggaran yang lebih proporsional. Ia berharap dengan APBD yang besar, masalah seperti gizi buruk dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih cepat dapat segera teratasi.
Menutup wawancaranya, Heri menegaskan, “Dengan APBD sebesar itu, warga Bontang seharusnya tidak lagi mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memprioritaskan kesehatan masyarakat.” (gea/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
