Editorialkaltim.com – Penurunan tren investasi di Kota Bontang menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis demi menarik minat investor.
Ia mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hanya dua perusahaan besar yang beroperasi di Bontang, yakni PT EUP dan PT GPK. Padahal, kawasan Bontang Lestari telah masuk dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), namun dinilai belum dioptimalkan.
“Kalau RTRW sudah ada tapi tidak dijalankan dengan baik, lalu untuk apa disusun? Selama satu dekade hanya dua perusahaan yang masuk. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Bontang.
Winardi juga mengajak pemerintah agar memberikan berbagai insentif bagi investor, mulai dari kemudahan perizinan hingga potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Kita harus mulai berpikir untuk memberi stimulus, seperti pemangkasan pajak dan penyederhanaan proses perizinan, supaya investor tertarik dan merasa aman berinvestasi di Bontang,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tanpa gebrakan yang nyata, Bontang berisiko tertinggal dari daerah lain dalam hal penyerapan investasi. Ia menegaskan perlunya kebijakan yang bersahabat dengan investor.
“Jangan sampai peraturan yang ada justru mempersulit mereka sejak awal. Kalau iklim investasi tidak ramah, jangan harap PAD bisa meningkat,” pungkasnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
