gratispoll
KaltimSamarinda

Celni Pita Sari Ingatkan Risiko Fiskal, Minta Pemkot Samarinda Genjot PAD

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari (Foto: Editorialkaltim/Nita)

Editorialkaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyoroti turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan yang dinilainya bisa berdampak serius pada pembangunan dan pelayanan publik. Ia mendesak Pemkot Samarinda bergerak cepat memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil.

“Kalau penurunan ini tidak disikapi cepat, dampaknya bisa besar. Bukan cuma ke proyek fisik, tapi juga ke layanan yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Celni, Jumat (17/10/2025).

Menurut Celni, proyeksi penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan mempersempit ruang fiskal daerah. Karena itu, Pemkot diminta tidak hanya mengandalkan efisiensi, tapi juga fokus mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri.

Baca  Kaltim Siap Buka Akses Jalan ke Kaltara, Anggarkan Rp28 Miliar

“Efisiensi penting, tapi enggak bisa itu aja yang jadi solusi. PAD harus digenjot biar kita bisa tetap jalan meski transfer pusat berkurang,” ujarnya.

Ia menilai Samarinda masih punya banyak peluang untuk menumbuhkan PAD, terutama dari sektor pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Jika dikelola secara profesional dan transparan, potensi tersebut bisa jadi penopang utama keuangan kota.

“Kalau PAD kita kuat, Samarinda enggak mudah goyah. Jadi waktu pusat melakukan penyesuaian dana, kita masih punya pegangan sendiri,” tegas Celni.

Baca  Pj Gubernur Kaltim Ajak Jemaah Haji Dukung Pembangunan IKN Melalui Doa

Politikus muda itu juga menekankan agar program prioritas seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian banjir, dan pembangunan infrastruktur dasar tetap dijalankan meski fiskal sedang ketat.

“Program kayak MBG atau penanganan banjir itu jangan sampai dikorbankan. Pemerintah harus pandai memilah mana yang wajib jalan dan mana yang bisa ditunda,” ucapnya.

Selain itu, Celni meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Pemkot lebih terbuka dalam merancang kebijakan fiskal. Transparansi, kata dia, penting agar DPRD bisa memberi dukungan penuh saat pembahasan anggaran.

Baca  Sani Tekankan Pentingnya Pendampingan Khusus bagi Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual

“Selama arah kebijakannya jelas dan difokuskan pada penguatan PAD serta efisiensi yang adil, DPRD pasti siap mendukung,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemkot tetap solid di tengah tantangan fiskal ini. “Yang penting keuangan daerah tetap sehat, pelayanan publik tetap jalan, dan masyarakat tetap merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya. (nit/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button