Penajam Paser Utara

Cegah Perselisihan Kerja, Pemkab PPU Dorong Pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan

kunjungan kerja Disnakertrans Kabupaten PPU ke PT Pesona Mutiara Borneo (PMB)

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mendorong penguatan hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai wadah komunikasi untuk mencegah potensi perselisihan ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Upaya tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Disnakertrans Kabupaten PPU ke PT Pesona Mutiara Borneo (PMB), Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan dan koordinasi dengan pihak perusahaan mengenai pelaksanaan kewajiban ketenagakerjaan, khususnya terkait jaminan sosial dan penguatan hubungan industrial.

Dalam pembahasan tersebut, Disnakertrans PPU menekankan pentingnya keberadaan LKS Bipartit sebagai forum komunikasi dan musyawarah antara manajemen perusahaan dengan perwakilan pekerja. Melalui lembaga tersebut, berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan kerja diharapkan dapat dibicarakan secara terbuka sebelum berkembang menjadi perselisihan.

Baca  Pemkab PPU Dorong Pembenahan Kawasan UMKM Taman Alun-Alun

Pembentukan LKS Bipartit juga menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kerja yang lebih konstruktif. Komunikasi yang berjalan baik antara perusahaan dan pekerja dinilai penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menjaga produktivitas, serta memastikan kepentingan kedua pihak dapat dibahas melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.

Selain hubungan industrial, perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja turut menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Disnakertrans PPU mendorong PT Pesona Mutiara Borneo untuk memperkuat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi sekitar 300 pekerja yang menjadi bagian dari kegiatan operasional perusahaan.

Kepesertaan dalam program jaminan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat memperoleh manfaat perlindungan sesuai program dan ketentuan yang berlaku, sedangkan BPJS Kesehatan berperan dalam mendukung akses terhadap pelayanan kesehatan.

Baca  Pemkab PPU Perketat Pengawasan Kartu Penajam Cerdas, Bantuan Pendidikan Harus Tepat Sasaran

Pemenuhan kewajiban tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian perusahaan agar seluruh pekerja yang memenuhi persyaratan memperoleh hak perlindungan secara optimal. Pengelolaan administrasi kepesertaan juga perlu dilakukan secara tertib untuk mendukung keberlangsungan manfaat jaminan sosial.

Tidak hanya berfokus pada pekerja di lingkungan perusahaan, Disnakertrans PPU turut mendorong kontribusi dunia usaha terhadap perlindungan masyarakat sekitar melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Salah satu bentuk kontribusi yang didorong adalah dukungan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat program sosial perusahaan sekaligus membantu meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja yang memiliki keterbatasan akses terhadap jaminan sosial.

Melalui penguatan program CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan kegiatan usaha, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi penting dalam mendukung terciptanya perlindungan sosial yang lebih luas.

Baca  Pemkab PPU Dorong Komdigi Tuntaskan Blank Spot, Enam Titik Jadi Perhatian

Kunjungan kerja tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Disnakertrans PPU dalam memperkuat pembinaan ketenagakerjaan melalui pendekatan komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan. Pemenuhan hak pekerja, pembentukan wadah dialog, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial menjadi sejumlah aspek yang didorong untuk terus ditingkatkan.

Pemerintah Kabupaten PPU berharap penguatan hubungan industrial dan perlindungan jaminan sosial dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, harmonis, dan produktif. Dengan kerja sama antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah daerah, kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat terus meningkat.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button