KaltimKukar

APBD Kukar 2026 Turun Jadi Rp7,1 T, DPRD Pastikan Program Prioritas Tetap Aman

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar, Ahmad Yani (Foto: Editorialkaltim/Fitra)

Editorialkaltim.com – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan penurunan nilai APBD 2026 tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. Penegasan itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar, Ahmad Yani, yang memastikan arah pembangunan tetap terjaga meski ruang fiskal menyusut tajam.

APBD Kukar 2026 disepakati sebesar Rp7,1 triliun, turun signifikan dari APBD 2025 yang mencapai Rp12 triliun. Penurunan ini terjadi setelah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ahmad Yani menyampaikan DPRD telah menggelar pembahasan mendalam bersama tim eksekutif untuk memastikan anggaran yang tersedia tetap menopang layanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.

Baca  Porseni PGRI Kaltim 2024 Meriah, Ratusan Guru Ikut Berkompetisi

“Kami memastikan meski APBD turun, program-program prioritas daerah tetap terlindungi. Penurunan anggaran tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan,” ujar Ahmad Yani.

Ia menjelaskan struktur APBD 2026—terdiri dari pendapatan Rp6,485 triliun dan belanja Rp7,106 triliun—disusun dengan pendekatan selektif serta melihat urgensi tiap program. Menurutnya, DPRD ingin memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, efisien, dan sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah.

Baca  Dampak Ledakan Jumlah Penduduk, Pemekaran Desa Bukit Pariaman Segera Direalisasikan

“Yang terpenting bukan besar kecilnya APBD, tetapi bagaimana anggaran bisa benar-benar efektif. Prioritas harus tetap pada pelayanan publik, pembangunan dasar, dan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.

Ahmad Yani juga menyoroti 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang selama ini menjadi fokus Pemkab Kukar. Ia memastikan DPRD tetap memberikan ruang anggaran memadai agar program tersebut terus berjalan, meski beberapa memerlukan penguatan dari sisi pelaksanaan.

“Program dedikasi tetap kami kawal. Tidak boleh ada agenda penting yang tertinggal. Target dalam RPJMD dan Renstra harus tetap dicapai,” lanjutnya.

Baca  Jamhari Soroti Lambannya Realisasi Anggaran Reses DPRD Kukar

DPRD Kukar berharap APBD 2026 tetap menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah kondisi fiskal yang menurun.

“Penyesuaian anggaran adalah hal wajar dalam dinamika keuangan daerah. Yang penting, komitmen terhadap pelayanan publik dan pembangunan harus tetap kokoh,” tutup Ahmad Yani.(ftr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button