Editorialkaltim.com – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 dipastikan mengalami penurunan tajam. Nilainya diperkirakan hanya Rp7,5 triliun, jauh berkurang dari APBD 2025 yang mencapai Rp12 triliun.
Kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) itu tercapai dalam rapat paripurna ke-4 masa sidang I DPRD Kukar, Senin (25/8/2025) malam. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama jajaran pemerintah daerah ikut menyetujui besaran angka tersebut sebagai acuan pembahasan lanjutan.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan, meski angka Rp7,5 triliun belum final, namun kesepakatan ini menjadi dasar penting bagi penyusunan APBD 2026. Ia menyebutkan penyesuaian akan tetap dilakukan jika ditemukan kebutuhan baru atau perbaikan kebijakan.
“Walaupun turun, arah pembangunan tetap kita fokuskan pada prioritas daerah sesuai RPJPD, terutama di bidang penguatan infrastruktur,” ujar Ahmad Yani usai rapat paripurna.
Ia menambahkan, dengan kondisi penurunan anggaran tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah harus bisa melakukan efisiensi.
Salah satunya, memastikan program dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten tetap berjalan, namun dengan pembagian anggaran yang lebih tepat sasaran.
Menurut Yani, strategi pemerataan menjadi kunci agar tidak ada wilayah yang terabaikan. Semua kecamatan, kata dia, harus mendapat porsi pembangunan yang adil dan seimbang sesuai visi program Kukar Idaman Terbaik.
“Jangan sampai ada wilayah yang mendapat prioritas berlebihan, sementara kecamatan lain kosong dari program. Kita ingin anggaran ini digunakan seadil-adilnya,” tegasnya. (ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
