Editorialkaltim.com – Penyesuaian anggaran besar-besaran harus dilakukan Kalimantan Timur untuk tahun 2026. Turunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat APBD Kaltim terjun dari sekitar Rp21 triliun pada 2025 menjadi Rp15 triliun tahun depan. Pemotongan hampir Rp6 triliun ini langsung memantik perhatian DPRD Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, mengatakan penurunan tersebut bukan hanya urusan teknis anggaran. Di balik angka itu, ada dampak nyata yang akan dirasakan masyarakat di berbagai sektor layanan publik.
“Kalau untuk DPRD, tidak terlalu berpengaruh. Yang paling terasa nanti itu di masyarakat. Pemangkasan hampir Rp6 triliun jelas besar sekali,” ungkapnya, Minggu (30/11/2025).
Yenni menyebut beberapa bidang yang selama ini sangat bergantung pada dana transfer pusat berpotensi mengalami penyesuaian. Layanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga program-program prioritas daerah menjadi titik yang paling perlu diwaspadai.
Meski begitu, ia memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Yenni percaya langkah fiskal yang disusun pemerintahan baru telah diarahkan untuk menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan.
“Dengan kebijakan yang baru dan sinergi bersama teman-teman di pemerintahan, saya yakin akan ada solusi terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.
DPRD Kaltim berkomitmen mengawal pembahasan APBD 2026 agar penurunan anggaran tidak mengganggu kepentingan warga. Fokusnya tetap pada keberlanjutan layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
