Antrean BBM Subsidi di PPU Disorot, DPRD Minta Sistem Distribusi Dievaluasi
Editorialkaltim.com – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat sorotan DPRD PPU. Antrean bahkan terlihat di SPBU yang berada di depan Kantor DPRD PPU.
Sekretaris Komisi III DPRD PPU Sariman menilai persoalan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya menyangkut besaran kuota BBM bersubsidi, tetapi juga mekanisme distribusi dan pengawasannya.
Sariman mengatakan DPRD belum dapat memastikan kuota BBM bersubsidi di PPU memang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kesimpulan mengenai kekurangan kuota harus didasarkan data kebutuhan dan jumlah pasokan yang diterima daerah.
“Kalau mau disebut kuotanya kurang, ya butuh data. Sampai hari ini kami belum punya data. Kalau memang kurang, harus dilihat kebutuhan sesuai atau tidak dengan jumlah penduduk, jatah supply dari Pertamina sudah sesuai apa belum,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (28/9/2026).
Sariman menilai persoalan distribusi juga perlu dicermati karena BBM masih mudah ditemukan di tingkat pengecer. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan sistem penyaluran BBM bersubsidi perlu dievaluasi.
“Kalau dikatakan tidak cukup, ya BBM diecer di mana-mana. Banyak sekali di pengepul dan pengecer. Saya memang agak sepakat kalau memang harus dievaluasi,” katanya.
Ia menyoroti masyarakat yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di SPBU. Di sisi lain, BBM masih ditemukan dijual secara eceran di sejumlah lokasi.
“Di depan kantor kita lagi, panjangnya kayak gitu ngantri. Katanya kalau sampai tiga jam, empat jam, belum tentu dapat. Sementara di pengecer banyak sekali BBM berseliweran di pinggir jalan,” ujarnya.
Menurut Sariman, kondisi tersebut menunjukkan persoalan BBM bersubsidi tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan. Sistem distribusi hingga ketepatan sasaran subsidi juga perlu menjadi perhatian.
“Kalau boleh ekstrem, apa iya subsidi BBM itu efektif? Kalau menurut saya kan tidak efektif. Lebih baik subsidinya dalam bentuk yang lain,” tegasnya.
Ia menyebut skema subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dapat menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan. Menurutnya, skema tersebut dapat mengurangi persoalan perebutan BBM bersubsidi di SPBU.
“Yang masyarakat tidak mampu, disubsidi saja dalam bentuk yang beda. Daripada disubsidi minyaknya juga rebutan. Yang miskin yang harusnya dapat subsidi juga enggak kebagian,” jelasnya.
Sariman kemudian mencontohkan SPBU di kawasan Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, yang menjual BBM nonsubsidi. Menurutnya, antrean panjang tidak terlihat di SPBU tersebut.
“Di Sepaku itu SPBU yang di Bukit Raya, tidak ada minyak subsidi, enggak pernah ada antrean panjang. Tertib saja, masuk Pertamax, ada Dexlite. Enggak pernah antre. Yang antre kan karena subsidi,” ujarnya.
Ia mendorong evaluasi dilakukan terhadap besaran kuota, mekanisme pembagian, pemasaran, hingga pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Penambahan kuota dapat dipertimbangkan jika data menunjukkan pasokan belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Di samping dievaluasi jumlahnya, dievaluasi sistem pembagiannya, pemasarannya itu seperti apa. Sistem pendistribusiannya barangkali perlu dievaluasi,” tutupnya.
DPRD PPU berharap evaluasi tersebut berbasis data kebutuhan dan kondisi distribusi di lapangan. Langkah itu dinilai penting agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang di SPBU. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
