Anies Kritik Program Makan dan Minum Susu Gratis Mulai Dibahas Pemerintah, Singgung Soal Etika

Editorialkaltim.com – Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, mengkritik sikap pemerintah yang telah mulai membahas program kerja pasangan calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam sidang kabinet paripurna. Kritik ini disampaikan Anies mengingat proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih berlangsung, dan keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum diumumkan.

Anies menilai tindakan pemerintah ini menimbulkan persoalan etika, mengingat proses Pilpres belum mencapai tahap penetapan presiden terpilih secara resmi.

“Pemerintah seharusnya mengakomodasi program kerja presiden terpilih setelah adanya keputusan legal dari penyelenggara pemilu,” ujar Anies Baswedan di Jakarta Utara, pada Jumat (1/3/2024).

Menurut Anies, proses pembahasan program kerja dengan pemerintah idealnya baru dilakukan setelah badan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara resmi mengumumkan pemenang Pilpres.

“Pengakomodasian itu dimulai setelah ada keputusan legal siapa presiden terpilih. Baru setelah itu, pemerintah bisa memanggil pemenang untuk menanyakan program kerjanya yang harus dimasukkan ke dalam RAPBN,” jelas Anies.

Anies juga memuji sikap terbuka pemerintah terhadap program kerja presiden yang akan datang. Namun, ia menegaskan bahwa sikap terbuka ini menjadi masalah etika apabila dilakukan sebelum proses pemilu selesai.

“Belum ada ketetapan dan sudah dimulai ada persoalan etika lagi di sini,”jelas Anies.

Sebelumnya, Sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2/2024) telah membahas program unggulan dari calon presiden Prabowo Subianto, termasuk program makan siang gratis.

Pembahasan ini dilakukan meskipun penetapan hasil suara oleh KPU belum final. Beberapa menteri dalam kabinet Jokowi mengungkapkan pembicaraan mengenai program dari pasangan calon Prabowo dan Gibran.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyatakan bahwa sidang kabinet membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun 2025, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN 2025. Dalam rapat kabinet paripurna, juga dibahas program dari calon presiden terpilih 2024.

Suharso Monoarfa menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden melalui RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih.

“Agar benar-benar keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program iconic dari presiden terpilih,” tutur Suharso (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimc