Editorialkaltim.com – Proyek revitalisasi Pasar Pagi di Samarinda mendapatkan sorotan terkait penolakan beberapa pemilik toko atas pengalihan jalan yang diberlakukan. Meskipun Dinas Perhubungan Samarinda bersama Satpol PP telah menghentikan sementara kegiatan ini, terjadi perdebatan di antara warga dan pemerintah kota. Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dan dialog sehat antara pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir dampak sosial dari pembangunan ini.
Kegiatan rekayasa lalu lintas yang menyebabkan penutupan sebagian Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Temenggung dan dialihkan melalui Jalan KH Khalid menuju Jalan P Batur, telah menimbulkan keberatan dari pemilik toko dan warga. Hal ini merupakan tantangan dalam proses revitalisasi pasar yang telah lama terkesan kumuh dan membutuhkan perbaikan.
Anhar, dalam wawancaranya, menekankan pentingnya pemerintah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. “Dampak sosial seperti penolakan ini pasti terjadi di setiap pembangunan. Namun, pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif untuk membangun dialog yang sehat,” ujarnya.
Meski ada penolakan, Anhar dan beberapa anggota dewan lainnya mendukung revitalisasi Pasar Pagi, mengingat pentingnya memberikan kondisi yang lebih baik untuk para pedagang. “Kita harus memanusiakan para pedagang. Pasar ini sudah puluhan tahun tidak direnovasi dan kondisinya sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Di sisi lain, Anhar juga menyoroti perlunya pemerintah melakukan komunikasi yang efektif dengan pemilik ruko, mengingat dampak ekonomi yang mereka alami. “Saya tidak setuju jika pemerintah bertindak sewenang-wenang tanpa menyelesaikan komunikasi dengan pemilik ruko,” tegasnya.
Anggota dewan ini juga mengapresiasi upaya Walikota Samarinda dalam mengelola anggaran untuk pembangunan kota. “Kami menyadari anggaran terbatas dan kota ini memang semrawut. Namun, upaya Walikota dalam mengelola anggaran dan pembangunan patut diapresiasi,” ungkap Anhar.
Menutup wawancaranya, Anhar mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah. “Contohlah warga bantaran sungai Karang Mumus yang rela direlokasi. Pembangunan kota ini tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” katanya. Anhar, sebagai pengkritik walikota, menegaskan akan mendukung kebijakan yang baik untuk kepentingan bersama. (lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
