Editorialkaltim.com – Kelompok Kerja (Pokja) Tata Tertib DPRD Kalimantan Timur baru-baru ini melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dipimpin oleh Ketua Pokja, Sarkowi V Zahry. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, yang bertujuan untuk memperoleh masukan penting dalam penyempurnaan tata tertib DPRD Kaltim.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa lalu itu diterima oleh Plt. Direktur Produk Hukum Daerah di Ditjen Otonomi Daerah, Sukaca. Dialog ini menjadi langkah krusial mengingat DPRD Kaltim sedang bersiap menghadapi pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Desember mendatang.
“Kerja DPRD sangat padat sekali,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti urgensi dan beban kerja yang harus diatasi oleh dewan dalam waktu dekat.
Sarkowi V Zahry mengungkapkan bahwa selama proses pembentukan Pokja, telah dilakukan kajian dan kunjungan ke beberapa daerah untuk mempelajari praktik baik yang dapat diadopsi dalam tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur. “Ada beberapa hal yang kita pelajari dan terapkan dalam tata tertib,” ungkapnya.
Agenda Pokja Tatib berlanjut dengan pertemuan di Ditjen Bina Keuangan Daerah, di mana mereka diterima oleh Kasubdit Rikie. Sesi ini difokuskan untuk menggali lebih banyak masukan terkait peraturan perjalanan dinas.
Keberadaan anggota Pokja Tatib seperti Muhammad Samsun, Sigit Wibowo, Subandi, H Baba, Selamat Ari Wibowo, dan lainnya menunjukkan komitmen DPRD Kaltim untuk menyusun tata tertib yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
