Nasional

Anggap Beban Kemenag Terlalu Banyak, Said Abdullah Desak Prabowo Bentuk Kementerian Haji

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah (Foto: Humas PDIP)

Editorialkaltim.com – Setiap tahun, masalah yang sama terus mengemuka dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, mulai dari masalah katering hingga visa. Meski memiliki kuota terbesar, layanan bagi jemaah haji Indonesia sering kali dinilai tidak membaik, sementara devisa besar terus mengalir keluar.

Menanggapi hal ini, DPR RI melalui Tim Pengawas Haji bersepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji guna melakukan evaluasi yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dalam diskusi yang berlangsung, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyarankan agar dibentuk Kementerian Haji, yang akan mengambil alih beberapa tugas dari Kementerian Agama (Kemenag).

Baca  Gibran Disebut Maju Jadi Cawapres Seusai Putusan MK, Jokowi: Saya Tidak Ikut Campur!

Menurut Said, Kemenag saat ini sudah terlalu terbebani dengan berbagai tanggung jawab, mulai dari pendidikan agama hingga pengelolaan dana umat.

“Pada saat yang sama di Kemenag juga menangani bab sedekah, wakaf, dan ada juga haji tiap tahun yang bebannya sangat berat. Itu pun lahir sesuai UU ada kewajiban ada direktorat yang menangani sertifikasi halal,” jelas Said dalam keterangan video yang dikutip, Selasa (18/6/2024).

Ia juga mengkritik hubungan antara Kemenag dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dinilainya kurang harmonis, sebuah situasi yang bisa diperbaiki dengan adanya kementerian baru.

Baca  Jokowi Incar Pendapatan Negara Rp2.781 Triliun Tahun Depan

Kementerian Haji yang diusulkan ini diharapkan dapat mengelola haji dengan lebih efisien, memperbaiki proses dari hulu hingga hilir, dari persiapan jemaah sebelum berangkat hingga kepulangan mereka. Dengan pengelolaan yang lebih fokus, diharapkan masalah-masalah lama dapat diatasi.

Said menegaskan bahwa pemisahan tugas ini penting untuk memungkinkan Kemenag fokus pada isu-isu keagamaan aktual lainnya.

“Seorang menteri dengan begitu banyak tanggung jawab akan kesulitan melakukan pengawasan yang efektif,” kata Said.

Baca  DPR Geram Bahan Makanan Jemaah Haji Indonesia Diimpor dari Thailand, Utamakan Petani Lokal

Politisi tersebut berharap Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih periode 2024-2029, akan serius mempertimbangkan usulan ini, tidak hanya sebagai strategi politik, tapi sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas ibadah haji.

“Ini bukan tentang hasil pilpres, tapi tentang bagaimana kita dapat meningkatkan kesejahteraan umat,” pungkas Said. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button