Editorialkaltim.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menepis berbagai spekulasi politik yang belakangan beredar, mulai dari isu dirinya akan maju pada Pilkada 2030 hingga kabar yang menyebut putranya, Afif, bakal didorong sebagai calon wali kota. Ia menegaskan saat ini seluruh fokusnya masih tertuju pada penyelesaian amanah sebagai kepala daerah.
Andi Harun menilai pembicaraan mengenai kontestasi politik lima tahun mendatang masih terlalu dini. Menurutnya, masa jabatan yang masih panjang harus dimanfaatkan untuk menuntaskan program pembangunan dan memenuhi janji kepada masyarakat.
“Saya sama sekali belum berpikir soal Pilkada. Amanah sebagai wali kota masih panjang, sehingga fokus saya hari ini adalah menuntaskan tanggung jawab kepada masyarakat Samarinda,” ujar Andi Harun, Kamis (25/6/2026).
Ia juga membantah isu yang mengaitkan dirinya dengan pencalonan pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi. Tak hanya itu, Andi Harun memastikan kabar yang menyebut dirinya tengah menyiapkan putranya untuk maju sebagai calon wali kota juga tidak benar.
Menurutnya, isu tersebut bertolak belakang dengan prinsip politik yang selama ini ia pegang.
“Saya tegaskan tidak pernah ada niat mendorong anak saya maju. Saya konsisten menolak politik dinasti dan itu bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain menjawab isu Pilkada, Andi Harun turut meluruskan kabar mengenai kemungkinan dirinya berpindah partai. Ia memastikan tetap menjadi kader Partai Gerindra dan tidak memiliki alasan meninggalkan partai yang telah mengusungnya hingga menjabat sebagai Wali Kota Samarinda.
Andi Harun mengatakan, apabila suatu saat Partai Gerindra memberikan penugasan politik kepada kader tertentu, dirinya akan menghormati sepenuhnya keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.
“Saya maju sebagai wali kota atas dukungan Partai Gerindra. Tidak ada alasan bagi saya untuk pindah partai, dan saya akan mengikuti keputusan partai terkait penugasan politik,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Andi Harun mengajak seluruh pihak agar tidak larut dalam spekulasi politik yang justru dapat mengalihkan perhatian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara maksimal, bukan sekadar sarana mengejar kekuasaan.
Ia berharap pemerintah diberi ruang untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan yang tengah berjalan sehingga hasilnya benar-benar dirasakan warga Samarinda sebelum pembahasan mengenai Pilkada 2030 kembali mengemuka. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
