Editorialkaltim.com – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang terdiri dari sejumlah organisasi di Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Tiga Lampu Merah Jalan Slamet Riyadi, Samarinda, Kamis (18/6/2026) sore.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 17.00 Wita itu digelar sebagai bentuk protes terhadap kondisi ekonomi nasional. Massa menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), melemahnya nilai tukar rupiah, serta tingginya harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Jenderal Lapangan Aksi GERAM, Angga Wato, menyebut demonstrasi tersebut mengusung lima tuntutan yang mereka rangkum dalam istilah “4 Darurat 1 Sekarat”. Empat tuntutan ditujukan kepada pemerintah pusat, sedangkan satu tuntutan ditujukan kepada pemerintah daerah.
“Ada lima poin tuntutan. Empat poin berkaitan dengan kebijakan nasional, sedangkan satu poin kami tujukan untuk daerah. Untuk DPRD Kaltim, kami mendesak agar segera menggunakan hak angket dan tidak menundanya lagi,” kata Angga, Jumat (19/6/2026).
Angga menjelaskan empat tuntutan nasional meliputi penurunan harga BBM dan bahan pokok, penghentian tindakan aparat yang dinilai merugikan ruang sipil, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penghapusan Koperasi Merah Putih, penghentian pemborosan keuangan negara, serta upaya memperkuat nilai tukar rupiah.
Namun, aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan. Menurut Angga, situasi memanas setelah aparat keamanan berupaya memadamkan ban yang dibakar massa sebagai bagian dari aksi demonstrasi.
“Sebenarnya kericuhan dipicu saat pihak keamanan mencoba memadamkan api ban yang kami gunakan dalam aksi. Hal itu memicu kemarahan massa aksi,” ujarnya.
Akibat insiden tersebut, tujuh peserta aksi mengalami luka-luka. Dua orang di antaranya harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.
Humas Aksi GERAM, Iman, mengatakan korban yang ditangani tim medis terdiri dari lima laki-laki dan dua perempuan.
Ia menjelaskan pemilihan lokasi aksi di salah satu titik vital Kota Samarinda dilakukan sebagai bentuk tekanan politik terhadap para pengambil kebijakan. Konsep itu disebut terinspirasi dari aksi massa di Jakarta yang berupaya mendekati Bundaran HI sebagai pusat perhatian publik.
“Perubahan lokasi merupakan cara kami memberikan tekanan kepada DPR. Ketika aksi dilakukan di titik-titik vital, maka perhatian publik akan lebih besar dan pesan yang kami sampaikan lebih kuat,” katanya.
Iman juga menegaskan pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat. Menurut dia, suara rakyat harus menjadi perhatian utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Selain itu, Angga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Ia meminta publik lebih cermat dalam menyaring informasi serta menjaga persatuan di tengah berbagai dinamika politik dan sosial.
“Saya mengajak masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur, agar tidak mudah diadu domba oleh pihak mana pun. Teliti setiap informasi yang beredar dan jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah persatuan rakyat,” tegasnya. (afr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
