KaltimKukar

Ahmad Yani Ingatkan Publik Tak Terjebak Arus Informasi soal Status Pejabat Negara

Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani

Editorialkaltim.com – Perubahan status pejabat negara yang belakangan menyita perhatian publik turut menjadi sorotan Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani. Masyarakat diminta tidak menjadikan informasi yang berkembang di media maupun media sosial sebagai satu-satunya dasar menarik kesimpulan mengenai status suatu jabatan.

Ahmad Yani menilai perubahan jabatan pejabat negara memiliki mekanisme konstitusional dan administratif yang harus diselesaikan. Karena itu, pengunduran diri maupun pergantian pejabat perlu dilihat dari proses resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Dalam menyikapi dinamika jabatan pejabat negara, kita harus mengutamakan mekanisme ketatanegaraan, bukan arus opini publik,” ucapnya, Jumat (20/11/2026).

Pernyataan itu sejalan dengan sikap DPRD Kukar yang belum melakukan perubahan terhadap foto Wakil Presiden di lingkungan gedung dewan. Yani sebelumnya menjelaskan lembaganya memilih menunggu kepastian proses ketatanegaraan serta pengisian jabatan pengganti sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Baca  12 Personel Polres PPU Terima Penghargaan Pengabdian Tanpa Cela

Dinamika tersebut muncul setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026). Presiden kemudian menyatakan menerima serta menghormati keputusan tersebut.

MPR selanjutnya memproses pengisian kekosongan jabatan sesuai mekanisme konstitusional. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden terhitung kosong sejak 12 November 2026 dan pengisiannya harus diselesaikan dalam batas waktu sebagaimana ketentuan konstitusi.

Baca  Lomba Begerekan Sahur IRMA Ramadhan Fair 2025, Meriahkan Malam Ramadan

Agenda paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden semula dijadwalkan 2 Desember 2026. Namun, MPR kemudian mengubah jadwal menjadi Rabu (9/12/2026) setelah menerima usulan Presiden terkait padatnya agenda kenegaraan sekaligus kebutuhan waktu tambahan untuk menentukan dua calon Wakil Presiden.

MPR juga membentuk Panitia Ad Hoc serta tim verifikasi. Panitia Ad Hoc ditugaskan menyusun rancangan ketetapan dan mekanisme pemilihan hingga pelantikan, dengan seluruh persiapan ditargetkan rampung sebelum 9 Desember 2026.

Bagi Yani, rangkaian proses tersebut menunjukkan perubahan jabatan negara tidak berhenti saat sebuah pernyataan disampaikan ke publik. Masih terdapat prosedur administrasi, mekanisme lembaga negara, hingga tahapan hukum yang harus diselesaikan.

Baca  Bupati Edi Damansyah Gelar Open House Idul Fitri 1445 H, Perkuat Hubungan dengan Warga Kukar

Ia juga melihat dinamika tersebut sebagai pembelajaran politik dan ketatanegaraan bagi masyarakat Kukar. Publik diharapkan mengikuti informasi resmi sekaligus memahami proses konstitusional sebelum menyimpulkan perkembangan suatu jabatan negara.

“Ini bisa menjadi bahan diskusi dan pelajaran bagi masyarakat Kukar, termasuk politisi yang ada di DPRD,” ujar Yani.

Menurutnya, kehati-hatian diperlukan agar masyarakat dapat membedakan informasi mengenai dinamika politik dengan keputusan yang telah memperoleh kepastian melalui mekanisme resmi negara.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button