Desa Loa Pari Siapkan Revitalisasi Bank Sampah, Terkendala Ketersediaan Lahan

Editorialkaltim.com – Pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Guna menjawab tantangan ini, pihak desa tengah mengupayakan solusi konkret, salah satunya dengan menghidupkan kembali program bank sampah yang sempat vakum sejak beberapa tahun lalu.

Kepala Desa Loa Pari, I Ketut Sudiyatmika, mengungkapkan bahwa pelayanan pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kukar memang telah mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir. Namun, persoalan mendasar seperti ketiadaan lahan untuk pengelolaan dan pemilahan sampah masih menjadi kendala besar.

“Kalau truk DLHK datang itu biasanya seminggu sekali. Kalau telat, sampah sudah menumpuk dan masyarakat mulai protes. Tapi alhamdulillah, setahun ini lebih lancar meskipun kadang tetap terlambat,” ujarnya, belum lama ini.

Ketut menjelaskan bahwa sekitar tahun 2015, Desa Loa Pari pernah menjalankan program bank sampah yang terbukti berdampak positif. Kala itu, warga bisa menabung dari hasil pemilahan dan penjualan sampah, bahkan ada yang mampu menyekolahkan anaknya dari hasil tersebut. Sayangnya, saat ini program itu sudah tidak lagi berjalan karena minimnya fasilitas dan armada pengangkut.

“Dulu ada warga yang sampai bisa menyekolahkan anaknya dari hasil tabungan sampah. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang menjemput,” kenangnya.

Untuk membangun kembali sistem bank sampah yang ideal, Pemerintah Desa membutuhkan lahan seluas setengah hingga satu hektare. Lahan ini diperlukan untuk membangun fasilitas dasar seperti workshop, kantor kecil, hingga gudang penampungan sampah terpilah. Namun keterbatasan aset desa menjadi hambatan utama.

“Lahan harus dibebaskan. Kita tidak punya aset desa untuk itu. Kalau ada, kita bisa bangun fasilitasnya dan hidupkan lagi bank sampah,” katanya.

Keberadaan bank sampah dinilai dapat menjadi solusi konkret dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Selain itu, DLHK pun akan lebih terbantu karena sampah sudah dalam kondisi terpilah dan siap diangkut.

“Kalau kita punya bank sampah, tinggal pilah saja. Yang bisa dijual, dijual. Yang tidak bisa, baru diangkut truk. Bisa kerja sama juga dengan DLHK. Tapi sekarang, karena belum ada tempatnya, masyarakat di daerah atas sering terpaksa bakar sampah atau, lebih parah, buang ke sungai kecil di belakang,” tambahnya.

Ketut berharap ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa dan daerah, terutama dalam hal percepatan kebijakan dan bantuan fasilitas pengelolaan sampah. Untuk langkah jangka pendek, ia mendorong adanya jadwal pengangkutan sampah yang lebih teratur dari DLHK.

“Kami sebenarnya siap jemput bola, tapi harus pikirkan detail penganggaran dan operasionalnya. Yang jelas, sampah ini masalah serius hampir di semua desa,” tutupnya. (Roro/ADV)