Bupati PPU Ingatkan Kepala Desa Tak Asal Belanjakan Anggaran, Pembangunan Harus Berdampak bagi Masyarakat

Editorialkaltim.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, meminta seluruh pemerintah desa mengubah pola pengelolaan anggaran pembangunan dengan lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat dibandingkan sekadar menjalankan kegiatan rutin tahunan. Di tengah keterbatasan fiskal, setiap pengadaan barang dan jasa harus direncanakan secara selektif agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat.
Penegasan tersebut disampaikan Mudyat saat menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU di Ballroom Mahakam Swiss-Belhotel Balikpapan, Jumat malam (13/11/2026).
Menurut Mudyat, kebijakan efisiensi anggaran tidak seharusnya dipahami sebagai hambatan dalam melaksanakan pembangunan desa. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Ia mengingatkan agar pengadaan barang dan jasa tidak hanya dilakukan karena telah menjadi kebiasaan atau agenda yang berulang setiap tahun.
“Jangan sampai pengadaan dilakukan hanya karena kegiatan itu sudah biasa dilaksanakan setiap tahun. Pemerintah desa harus memastikan terlebih dahulu apakah kegiatan tersebut memang dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mudyat.
Ia menjelaskan, setiap kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan, urgensi, skala prioritas, serta dampak yang akan dihasilkan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat menghindari pengeluaran yang kurang mendesak maupun kegiatan yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Mudyat juga menyoroti kecenderungan mengukur keberhasilan pelaksanaan program berdasarkan besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang telah diselesaikan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan desa seharusnya dilihat dari kemampuan program dalam menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan warga.
“Keberhasilan pemerintah desa bukan ditentukan oleh seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan atau anggaran yang dihabiskan. Yang paling penting adalah sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan membawa kemajuan bagi desa,” ujarnya.
Selain menekankan efisiensi belanja, Mudyat mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif menggali potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Ia menilai setiap desa di Kabupaten PPU memiliki karakteristik dan keunggulan berbeda yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Potensi tersebut mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga industri kerajinan yang memanfaatkan bahan baku dan keterampilan masyarakat setempat.
Menurutnya, pengembangan potensi lokal perlu dilakukan secara terencana agar tidak hanya menghasilkan kegiatan ekonomi baru, tetapi juga berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan desa.
“Saya berharap seluruh kepala desa mulai melihat dan mengembangkan keunggulan wilayahnya masing-masing. Ada desa yang memiliki potensi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, maupun kerajinan. Semua itu harus dikelola agar dapat menjadi sumber ekonomi dan pendapatan bagi desa,” jelasnya.
Mudyat menekankan pentingnya kerja sama antarpemerintah desa dalam mengembangkan potensi tersebut, termasuk membangun koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pendampingan.
Ia juga meminta para camat dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Melalui kegiatan bimtek, Mudyat berharap aparatur pemerintah desa semakin memahami regulasi dan mekanisme pengadaan sehingga mampu menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan 88 peserta yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas tersebut.
Penutupan bimtek dihadiri Asisten I Sekretariat Kabupaten PPU, Nicko Herlambang, Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Tur Wahyu, Kepala Inspektorat, Budi Santoso, Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbang, Ade Embong, para camat, serta kepala desa se-Kabupaten PPU.
Melalui penguatan kompetensi aparatur dan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, Pemkab PPU berharap pembangunan desa tetap dapat berjalan optimal meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Pemerintah desa juga diharapkan semakin mandiri dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi turut didukung oleh kemampuan desa menciptakan peluang usaha dan sumber pendapatan baru. (Adv/Rir)



