Wabup PPU Dorong Kerja Sama dengan Sulawesi Selatan untuk Jaga Stabilitas Harga Pangan

Editorialkaltim.com – Ketergantungan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan lonjakan harga, Pemkab PPU mendorong perluasan kerja sama antardaerah, khususnya dengan sejumlah wilayah penghasil komoditas pangan di Sulawesi Selatan.
Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan di Hotel Novotel Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/11/2026). Kegiatan dihadiri Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hadi Saputro, serta sejumlah anggota TPID PPU.
Abdul Waris menjelaskan, sebagian besar kebutuhan bahan pangan masyarakat PPU hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, termasuk Sulawesi dan Pulau Jawa.
Kondisi tersebut membuat kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus mengantisipasi perubahan harga di tingkat masyarakat.
Menurutnya, meskipun terdapat kenaikan harga maupun keterbatasan sejumlah komoditas, kondisi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat PPU sejauh ini masih relatif terkendali.
“Alhamdulillah, meskipun ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga atau keterbatasan pasokan, kondisi masyarakat PPU masih tetap kondusif. Kami berharap melalui penguatan kerja sama ini, kebutuhan pangan masyarakat dapat terus terpenuhi,” ujar Abdul Waris.
Ia menyebutkan, salah satu upaya yang turut membantu masyarakat menghadapi perubahan harga kebutuhan pokok adalah pelaksanaan pasar murah yang didukung Bank Indonesia.
Namun, menurutnya, upaya pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi harga dalam jangka pendek. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat jalur distribusi dan membangun hubungan kerja sama yang berkelanjutan dengan daerah penghasil pangan.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, yang selama ini dikenal sebagai pemasok sejumlah komoditas hortikultura ke Kalimantan Timur.
Komoditas seperti bawang, cabai, dan kol dari wilayah tersebut telah menjadi bagian dari pasokan kebutuhan pangan masyarakat di Balikpapan maupun Kabupaten PPU.
Abdul Waris menilai potensi kerja sama dengan daerah penghasil tersebut perlu terus dikembangkan agar distribusi pangan dapat berlangsung lebih lancar dan memberikan kepastian pasokan bagi daerah penerima.
Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Menurutnya, kesepakatan yang telah dibangun harus diwujudkan melalui langkah konkret, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap MoU dan kerja sama yang dibangun tidak berhenti pada penandatanganan saja, tetapi benar-benar berlanjut. Dengan distribusi pangan yang semakin baik, masyarakat Penajam diharapkan tidak mengalami kekurangan bahan pokok,” jelasnya.
Kegiatan peningkatan kapasitas TPID tersebut mengusung tema “Memperkuat Sinergi TPID dan Perluasan Kerja Sama Antar Daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi yang Berkelanjutan”.
Selain Kabupaten PPU, kegiatan juga melibatkan TPID Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser sebagai bagian dari penguatan koordinasi pengendalian inflasi di wilayah kerja BI Balikpapan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan MoU dan PKS kerja sama antardaerah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta pendalaman strategi pengendalian inflasi.
Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan turut terlibat dalam pembahasan, di antaranya Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Bulukumba.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan pasokan pangan, penguatan distribusi, serta strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
Melalui perluasan kerja sama ini, Pemkab PPU berharap ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat dikelola dengan lebih baik melalui jaringan distribusi yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
Penguatan sinergi TPID bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah penghasil pangan diharapkan mampu menjaga ketersediaan komoditas, menekan risiko gejolak harga, serta mendukung ketahanan pangan masyarakat Kabupaten PPU. (Adv/rir)



