Dana Desa PPU Diproyeksikan Turun Jadi Rp9 Miliar pada 2027, Pemkab Tekankan Efisiensi Anggaran

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan seluruh pemerintah desa untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan menyusul proyeksi penurunan alokasi Dana Desa (DD) pada 2027. Keterbatasan anggaran tersebut menuntut aparatur desa memperkuat perencanaan sekaligus memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, yang berlangsung di Ballroom Mahakam A Lantai 3 Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (12/11/2026).
Dalam arahannya, Tohar mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa untuk Kabupaten PPU pada 2027 diperkirakan mengalami penurunan cukup besar, dari sekitar Rp25 miliar menjadi Rp9 miliar.
Proyeksi penurunan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan, terutama ketika kebutuhan masyarakat terus meningkat sementara kemampuan pembiayaan semakin terbatas.
Menurutnya, kondisi tersebut harus direspons melalui perencanaan yang lebih terukur, penentuan skala prioritas, serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
“Dengan kemampuan anggaran yang semakin terbatas, pemerintah desa harus benar-benar menentukan prioritas. Setiap kegiatan perlu direncanakan secara efisien dan efektif agar hasilnya tetap optimal bagi masyarakat,” ujar Tohar.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan administrasi dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Sebaliknya, pemerintah desa harus semakin disiplin memastikan seluruh kegiatan telah tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebelum dilaksanakan.
Tohar mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan desa yang telah disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Karena itu, pengadaan tidak boleh dilakukan terlebih dahulu kemudian baru disesuaikan dengan dokumen anggaran.
“Jangan sampai barang atau kegiatan sudah diadakan, sementara penganggarannya belum tersedia. Semua harus berangkat dari perencanaan yang jelas dan telah ditetapkan dalam dokumen anggaran desa,” tegasnya.
Selain perencanaan, Tohar juga menyoroti pentingnya tertib administrasi dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Menurutnya, kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran. Setiap proses pembayaran harus didukung dokumen yang memadai, termasuk bukti pelaksanaan kegiatan, perkembangan pekerjaan, serta kelengkapan administrasi penyedia barang dan jasa.
Ia juga menekankan bahwa fungsi bendahara dalam memeriksa dan menguji kelengkapan dokumen pencairan merupakan bagian dari mekanisme pengendalian keuangan yang harus dihormati.
“Setiap tahapan kegiatan harus memiliki dokumentasi yang lengkap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga perkembangan pekerjaan. Hal ini penting sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menjelaskan bahwa kegiatan bimtek merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
Bimtek tersebut diikuti 88 peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (KAUR), serta kepala seksi (KASI) yang menangani pengadaan barang dan jasa dari empat kecamatan di Kabupaten PPU.
Menurut Tita, pemahaman terhadap mekanisme pengadaan menjadi penting untuk mencegah kesalahan administrasi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan desa.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan kompetensi aparatur desa, mulai dari pemahaman tahapan pengadaan hingga kemampuan mengenali dan memitigasi risiko kesalahan administrasi. Harapannya, pengelolaan anggaran desa semakin tertib, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Tita.
Ia berharap peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam pemahaman teknis sekaligus berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan di masing-masing desa.
Melalui penguatan kapasitas aparatur, Pemkab PPU berharap pemerintah desa semakin siap menghadapi tantangan keterbatasan fiskal pada 2027 tanpa mengabaikan prinsip tata kelola keuangan yang baik.
Dengan perencanaan yang tepat, pengawasan administrasi yang kuat, serta penentuan program berdasarkan kebutuhan masyarakat, anggaran desa yang tersedia diharapkan tetap mampu mendukung pembangunan secara optimal dan tepat sasaran. (Adv/Rir)



