
Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani mengambil sikap tegas dalam penyelesaian sengketa HGU eks Kalpataru Group. Ia meminta kepentingan masyarakat tidak dikorbankan di tengah proses kepailitan perusahaan dan pemberesan aset yang kini ditangani kurator.
Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026). Pertemuan mempertemukan masyarakat, pemerintah desa, kurator, kuasa hukum, pemerintah daerah, serta pihak terkait untuk mencari jalan keluar sengketa yang berlangsung bertahun-tahun.
Persoalan eks Kalpataru mencakup HGU sekitar 78 ribu hektare. Delapan perusahaan disebut tergabung dalam kelompok tersebut. Data Dinas Perkebunan Kukar juga mencatat dari luasan itu, areal yang benar-benar ditanami hanya sekitar 5.036 hektare. Izin usaha delapan perusahaan tersebut telah dicabut Pemkab Kukar sejak Juni 2021.
Ahmad Yani menilai kondisi itu menjadi alasan kuat untuk mendorong proses pencabutan HGU sesuai mekanisme pertanahan. Ia juga meminta kurator tidak melakukan tindakan sepihak di wilayah yang masih bersinggungan dengan klaim masyarakat.
“Jangan melakukan aksi tanpa ada kesepakatan dengan pemerintah setempat,” tegas Ahmad Yani.
Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan harus dilibatkan karena lebih memahami batas penguasaan tanah warga maupun kawasan yang masuk HGU perusahaan. Koordinasi dinilai penting untuk mencegah konflik baru saat proses pemberesan aset berjalan.
Salah satu persoalan konkret muncul di Desa Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman. Warga mengklaim sekitar 721 hektare lahan terdampak persoalan perkebunan sejak 2011–2012 tanpa penyelesaian ganti rugi. Masyarakat berharap lahan tersebut dapat kembali dikuasai warga apabila HGU akhirnya dicabut.
Namun, proses penyelesaian tidak sederhana. Kurator PT Mahakam Sawit Plantation menyatakan HGU berkaitan dengan aset pailit dan jaminan kreditur sehingga penanganannya harus mengikuti mekanisme hukum kepailitan. Perusahaan tersebut dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 8 Juni 2026.
Ahmad Yani tetap mendorong kedua kepentingan dipertemukan melalui musyawarah. DPRD tidak ingin hak masyarakat terabaikan, tetapi juga memahami kurator memiliki tugas hukum dalam mengurus aset perusahaan.
Ia turut menyoroti SK Bupati terkait pencabutan izin usaha yang belum diterima kurator dan disebut belum tersampaikan ke Pengadilan Surabaya. DPRD meminta dokumen tersebut segera diteruskan agar status perizinan menjadi terang dalam proses hukum yang berjalan.
“Ketika perizinan tidak ada, berarti semua aktivitas perkebunan tidak boleh ada. Itu yang menjadi intinya,” ujarnya.
DPRD Kukar berharap penyelesaian tidak berhenti di meja rapat. Pencabutan HGU, penataan aset kepailitan, serta kepastian atas lahan masyarakat harus dituntaskan melalui mekanisme hukum dengan perlindungan hak warga tetap menjadi perhatian utama.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



