
Editorialkaltim.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) membuka ruang koreksi seluas-luasnya terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang disusun. Kritik masyarakat dinilai penting untuk mencegah lahirnya regulasi yang sulit diterapkan setelah disahkan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar Johansyah menegaskan penyusunan produk hukum tidak boleh tertutup dari pandangan masyarakat maupun instansi yang nantinya bersinggungan langsung dengan aturan tersebut.
Pesan itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik, Senin (16/11/2026), di Gedung Serbaguna DPRD Kukar. Forum membahas lima Raperda yang kini memasuki proses penyempurnaan.
“Kritik bukan gangguan, justru menjadi bahan penting untuk memperkuat rancangan agar Perda lebih tepat, jelas, dan mudah diterapkan masyarakat nantinya,” tegasnya.
Johansyah menilai masukan sejak tahap penyusunan akan membantu DPRD menemukan kelemahan materi sebelum regulasi ditetapkan. Koreksi juga diperlukan untuk melihat kemungkinan benturan aturan, persoalan teknis pelaksanaan, hingga dampaknya bagi masyarakat.
Karena itu, konsultasi melibatkan perangkat daerah, unsur kejaksaan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya.
Lima Raperda yang dibahas memiliki ruang lingkup berbeda, mulai pencabutan aturan pembentukan Kecamatan Sedulang, penyertaan modal daerah, perubahan badan hukum perusahaan daerah energi, urusan perhubungan, hingga pelayanan kepemudaan.
“Ruang konsultasi harus terbuka seluas-luasnya agar setiap koreksi bisa diuji sebelum rancangan masuk tahap final dan ditetapkan menjadi Perda daerah,” ujarnya.
Sebagai Ketua Bapemperda, Johansyah memiliki peran dalam koordinasi perencanaan pembentukan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah. Propemperda 2026 sendiri sebelumnya disusun dengan 17 judul Raperda sebagai agenda legislasi selama satu tahun.
Meski lima rancangan yang kini dibahas berada di luar daftar tersebut, kebutuhan daerah membuat proses pembentukannya tetap dilanjutkan.
Johansyah ingin kualitas menjadi perhatian utama sebelum aturan disahkan. Menurutnya, keberhasilan pembentukan Perda tidak cukup diukur dari banyaknya regulasi yang selesai, tetapi juga dari kemampuan aturan tersebut menjawab persoalan nyata serta dapat dilaksanakan dengan baik.
Masukan dalam konsultasi publik selanjutnya menjadi bahan pansus untuk menyempurnakan setiap rancangan sebelum memasuki tahapan berikutnya. (ndi).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



