
Editorialkaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, akan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk membantu mengatasi persoalan anak terlantar di Kaltim. Ia menegaskan pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak anak.
“Kita gunakan dana CSR. Kita punya perusahaan daerah dan perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur. Kita bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Negara harus hadir,” ujarnya saat ditemui dalam kegiatan Penyampaian Isu Strategis Daerah dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta kejaksaan negeri se-Kaltim, di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut membahas pemenuhan hak anak terlantar.
Meski pemerintah menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan anggaran, Rudy memastikan kondisi tersebut tidak boleh menghalangi upaya memberikan perlindungan dan memenuhi hak anak.
Menurutnya, persoalan anak terlantar tidak dapat ditangani pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan di Kaltim.
“Ini bukan hanya soal penandatanganan, tetapi juga mengajak kita semua untuk menjalankan kebijakan dan memenuhi kepentingan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, Chatarina Muliana, mengungkapkan jumlah anak terlantar di Kaltim diperkirakan mencapai 28.000 orang. Namun, pihaknya masih melakukan pendataan lebih lanjut untuk memastikan kondisi dan kebutuhan mereka. Pendataan antara lain difokuskan pada anak-anak yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan belum mendapatkan hak atas pendidikan.
“Pendataan terus dilakukan terhadap anak-anak yang belum memiliki NIK dan belum mendapatkan hak pendidikan. Namun, upaya ini tidak berhenti setelah mereka memiliki NIK. Mereka juga harus mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Ia menyebut penanganan anak terlantar tidak cukup hanya dengan membantu mereka mendapatkan identitas kependudukan. Pemerintah juga perlu memastikan anak-anak tersebut memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat turut membantu anak-anak di lingkungan masing-masing yang belum mendapatkan hak dasar. Informasi yang diterima akan dihimpun untuk mendukung pendataan dan fasilitasi pemenuhan hak anak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Kami juga meminta wartawan dan jurnalis membantu. Jika mengetahui ada anak yang belum mendapatkan hak pendidikan, silakan melapor ke Kejaksaan Tinggi atau kejaksaan negeri di Kaltim,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



