KaltimSamarinda

Pemindahan Satwa untuk Perluasan Tambang Tak Semestinya Dilakukan

Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud (Foto: Editorialkaltim/Adryan)

Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, angkat bicara mengenai wacana pemindahan satwa dari habitat aslinya yang dikaitkan dengan pembukaan kawasan tambang. Menurutnya, satwa dilindungi tidak semestinya dipindahkan dari habitatnya. Setiap kawasan hutan, katanya, memiliki ketentuan yang harus dipatuhi.

“Menurut saya pribadi, jangan sampai itu dilakukan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Ia mengatakan kawasan hutan, terutama hutan lindung, memiliki aturan khusus untuk menjaga kelestariannya. Pembukaan kawasan hutan untuk pertambangan, menurutnya, berpotensi mendapat penolakan dari komunitas pemerhati lingkungan maupun forum konservasi.

Baca  Bantuan Kemiskinan di Kubar Sering Diobral, Bupati FX Yapan Langsung Gelar Evaluasi Total!

Perlindungan satwa langka, lanjutnya, harus menjadi perhatian bersama. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengesampingkan keberlangsungan ekosistem dan habitat satwa dilindungi.

Persoalan translokasi satwa belakangan menjadi perhatian nasional, terutama setelah muncul wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Di Kaltim, isu serupa mencuat melalui rencana translokasi Badak Pari yang masih hidup liar di kawasan hutan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Badak Pari merupakan badak Sumatera subspesies Kalimantan (Dicerorhinus sumatrensis harrissoni). Keberadaannya menjadi perhatian karena saat ini diketahui hanya ada dua individu badak Kalimantan, yakni Pari yang masih hidup liar di Mahulu dan Pahu yang lebih dahulu dipindahkan ke Suaka Badak Kelian, Kabupaten Kutai Barat.

Baca  DPRD PPU Inisiasi Pembukaan Sekolah Inklusi, Upaya Wujudkan Pendidikan Berkeadilan

Pemindahan Pahu dilakukan pada 2018 sebagai bagian dari upaya penyelamatan populasi badak yang tersisa di Kalimantan. Sementara itu, rencana pemindahan Pari kembali menjadi perdebatan karena berkaitan dengan perlindungan habitat alaminya.

Berdasarkan analisis spasial JATAM terhadap data perizinan 2024, sekitar 208.682 hektare atau 61,05 persen dari total 341.842 hektare wilayah lima kampung di Kecamatan Laham, Mahulu, telah tercakup dalam konsesi pertambangan batu bara, perizinan pemanfaatan hutan, dan hak guna usaha perkebunan. Kondisi ini menjadi perhatian karena habitat Badak Pari berada di kawasan hutan bagian hulu, tepatnya di antara Kampung Danum Paroy dan Nyaribungan.

Baca  Mahasiswa UMKT Belajar Dunia Industri di PT Sagatrade Murni Samarinda

Persoalan ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan kelestarian lingkungan. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button