Pemkab PPU Perkuat Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak lewat Kolaborasi Lintas Instansi

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kolaborasi tersebut juga mencakup penanganan perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum hingga upaya pencegahan perkawinan anak.

Penguatan koordinasi dibahas dalam penyusunan Draft Nota Kesepakatan yang dihadiri Sekretaris Daerah PPU Tohar di Ruang Rapat Wakil Bupati PPU, Kantor Sekretariat Kabupaten PPU, Selasa (20/10/2026). Pertemuan melibatkan pemerintah daerah bersama unsur penegak hukum, lembaga peradilan dan instansi terkait lainnya.

Nota kesepakatan tersebut disiapkan sebagai landasan untuk memperkuat hubungan kerja antarinstansi dalam melakukan pencegahan, penanganan, perlindungan hingga pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menghadapi kekerasan maupun persoalan hukum.

Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Polres PPU, Kodim 0913 PPU, Kejaksaan Negeri PPU, Pengadilan Negeri PPU, Pengadilan Agama Penajam dan Kantor Kementerian Agama PPU. Dari unsur pemerintah daerah, pembahasan turut melibatkan DP3AP2KB dan Bapelitbang PPU.

Keterlibatan berbagai lembaga menjadi penting karena persoalan perempuan dan anak tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Setiap kasus dapat berkaitan dengan aspek perlindungan korban, pendampingan psikologis dan sosial hingga proses hukum yang membutuhkan koordinasi antarlembaga.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemkab PPU berupaya membangun pola penanganan yang lebih terpadu. Koordinasi diharapkan membuat pembagian peran masing-masing instansi semakin jelas sehingga penanganan terhadap korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Selain penanganan ketika kasus telah terjadi, penguatan kerja sama juga diarahkan pada aspek pencegahan. Edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang maupun perkawinan anak.

Pemkab PPU menilai perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena persoalan yang dihadapi memiliki karakter berbeda. Sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, penegak hukum, lembaga peradilan dan instansi keagamaan diharapkan dapat membangun sistem perlindungan yang lebih menyeluruh.

Draft Nota Kesepakatan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi dasar untuk memperjelas mekanisme koordinasi dan tindak lanjut di lapangan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, Pemkab PPU berharap upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (Adv/Rir)