Pemkab PPU Kejar Dukungan Pusat, Jembatan Sungai Riko dan Air Baku Jadi Prioritas

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar di wilayah sekitarnya. Konektivitas hingga ketersediaan air baku menjadi dua kebutuhan yang diperjuangkan agar masyarakat PPU dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan kawasan IKN.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kementerian dan lembaga teknis terkait. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut audiensi Bupati PPU dengan pemerintah pusat mengenai potensi dan kebutuhan pembangunan daerah.

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, mengatakan posisi PPU yang berdekatan dan memiliki keterkaitan langsung dengan IKN membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Terlebih, kemampuan fiskal daerah masih terbatas untuk membiayai sejumlah proyek strategis dalam skala besar.

“Kehadiran IKN tentu kita harapkan memberikan manfaat nyata bagi wilayah di sekitarnya. Karena itu, infrastruktur strategis yang dibutuhkan PPU perlu didorong agar dapat berjalan selaras dan menjadi bagian dari pengembangan kawasan IKN,” ujar Tohar.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jembatan Sungai Riko beserta interkoneksinya dengan jaringan jalan tol. Infrastruktur tersebut diproyeksikan membuka jalur konektivitas baru sekaligus memperkuat hubungan antara PPU, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan IKN.

Dalam pembahasan, Kementerian PU memberikan respons positif terhadap rencana penanganan Jembatan Sungai Riko secara terintegrasi dengan pembangunan jalan tol yang ditargetkan pada 2027. Pemkab PPU melihat integrasi tersebut sebagai peluang mempercepat aksesibilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Tidak hanya konektivitas darat, Pemkab PPU turut membawa persoalan ketersediaan air ke pemerintah pusat. Salah satunya melalui usulan pembangunan intake di hulu Sungai Riko yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Penajam sekaligus menunjang operasional Bandara VVIP di Kelurahan Jenebora.

Pemkab PPU juga mendorong pengembangan Embung Jenebora dan Embung Buluminung. Kedua infrastruktur sumber daya air tersebut dipandang strategis untuk memperkuat pasokan air baku bagi masyarakat, kawasan perumahan maupun permukiman yang berkembang seiring pembangunan IKN.

“Yang kita harapkan adalah pembangunan PPU dan IKN bergerak dalam arah yang sama. Infrastruktur tersebut nantinya bukan hanya menunjang IKN, tetapi harus mampu meningkatkan pelayanan dasar, memperlancar konektivitas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat PPU,” kata Tohar.

Namun, agar berbagai usulan tersebut dapat memperoleh dukungan pusat, Pemkab PPU masih harus memastikan kesiapan perencanaannya. Sinkronisasi dengan RKP, RPJMN dan RPJPD menjadi perhatian, termasuk pemenuhan readiness criteria berupa feasibility study (FS), AMDAL, Detail Engineering Design (DED), data pendukung hingga kesiapan lahan berstatus clear and clean.

Rakor tersebut dihadiri Sekda PPU, para asisten, Plt Kepala Bapelitbang PPU, Plt Kepala Dinas PUPR PPU serta jajaran OPD dan kementerian/lembaga teknis. Pemkab PPU berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat berlanjut hingga menghasilkan program dan dukungan pendanaan yang konkret, sehingga posisi PPU sebagai daerah strategis di sekitar IKN juga diikuti percepatan pembangunan yang dirasakan masyarakat. (Adv/Rir)