Editorialkaltim.com – Penanganan banjir menjadi salah satu pekerjaan mendesak yang harus mendapat perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Anggota DPRD Kota Samarinda Viktor Yuan meminta pemerintah memanfaatkan musim kemarau untuk mempercepat pembenahan drainase dan sungai sebelum intensitas hujan kembali meningkat.
Hal tersebut disampaikan Viktor saat menggelar reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Perumahan Bumi Sempaja, Jalan P.M. Noor, Samarinda, Senin (5/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menyoroti pentingnya penggunaan anggaran daerah untuk menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
Viktor menilai musim kemarau menjadi waktu yang tepat untuk mempercepat pekerjaan infrastruktur pengendalian banjir. Kondisi cuaca yang relatif kering dinilai dapat mendukung kelancaran pengerjaan drainase maupun normalisasi sungai.
“Kami mendorong Pemkot Samarinda memanfaatkan musim kemarau untuk melakukan revitalisasi drainase dan sungai. Pekerjaan ini akan lebih efektif dilakukan ketika intensitas hujan relatif rendah,” ujarnya.
Selain persoalan banjir, anggota Komisi II DPRD Samarinda tersebut mengingatkan pemerintah kota agar lebih cermat menentukan prioritas belanja dalam APBD Perubahan 2026.
Menurutnya, penyelesaian kewajiban pembayaran pemerintah perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menyoroti keberlanjutan sejumlah proyek strategis, termasuk Pasar Pagi dan Teras Mahakam.
Di sisi lain, Viktor meminta pemerintah menyiapkan alokasi belanja tidak terduga untuk mengantisipasi potensi bencana. Kesiapan anggaran tersebut dinilai penting, terutama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam reses yang sama, sejumlah warga turut menyampaikan keluhan terkait pelayanan dasar. Ketua RT 30 Kelurahan Mugirejo mengungkapkan masih terdapat 24 kepala keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih melalui jaringan PDAM.
Persoalan pengangkutan sampah juga menjadi perhatian. Viktor mengusulkan penggunaan kendaraan listrik untuk mendukung operasional pengangkutan sampah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
“Kami mengusulkan pengadaan kendaraan listrik untuk pengangkutan sampah warga agar tidak menimbulkan masalah baru terkait antrean BBM,” katanya.
Viktor memastikan persoalan sambungan air bersih warga Mugirejo akan dikoordinasikan dengan Wali Kota Samarinda agar mendapatkan tindak lanjut.
Tak hanya infrastruktur dan pelayanan dasar, reses tersebut juga menampung aspirasi DPD KNPI Kota Samarinda terkait pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan.
Sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Viktor membuka peluang keterlibatan KNPI dalam pembahasan rancangan regulasi tersebut.
“Kami akan mengundang KNPI secara khusus untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan terkait rancangan Perda Kepemudaan,” tutupnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
