Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan warga terdampak kebakaran mendapat penanganan. Bantuan mencakup kebutuhan dasar, tempat tinggal sementara, hingga pengurusan kembali dokumen kependudukan yang ikut terbakar.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kukar, Akhmad Taufik Hidayat mengatakan pemerintah daerah berupaya hadir membantu warga yang sedang menghadapi musibah. Ia menyampaikan hal tersebut mewakili Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.
“Kami atas nama pemerintah daerah, atas nama Bupati menyampaikan, ini adalah bagian terpenting kehadiran pemerintah daerah kepada para saudara yang terkena musibah, dalam rangka dukungan moral, dukungan semangat, dan mungkin beberapa bantuan yang bisa memberikan keringanan beberapa hari ke depan,” ujar Akhmad Taufik, Selasa (6/10/2026).
Menurut Taufik, penanganan warga terdampak melibatkan sejumlah instansi dan lembaga. Di antaranya Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta Palang Merah Indonesia (PMI).
Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga selama menjalani masa pemulihan setelah tempat tinggal mereka terdampak kebakaran.
Pemkab Kukar juga memberikan kemudahan bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat kebakaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) siap membantu penerbitan kembali dokumen, termasuk kartu tanda penduduk (KTP).
“Kalau ada KTP yang terbakar, jangan khawatir. Dari Capil siap menindaklanjuti berkaitan dengan identitas kependudukannya,” katanya.
Selain bantuan kebutuhan dasar dan layanan administrasi kependudukan, pemerintah daerah mengupayakan tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya tidak lagi dapat ditempati.
Muhammadiyah juga menawarkan fasilitas masjid maupun tempat pendidikan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penampungan sementara bagi warga terdampak.
Taufik menegaskan seluruh korban akan diakomodasi, termasuk warga yang menempati rumah sewaan maupun warga dari luar daerah yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap sesuai lokasi tempat tinggal.
Ia meminta pendataan dilakukan secara menyeluruh agar seluruh warga terdampak memperoleh penanganan dan bantuan sesuai kebutuhan.
“Intinya jangan sampai ada yang terlewat. Kami harap bantuan dari media juga untuk memonitor, siapa tahu ada yang terlewatkan,” tuturnya.
Pemkab Kukar berharap kolaborasi pemerintah, lembaga sosial, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dapat membantu warga melewati masa pemulihan pascakebakaran. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
