Editorialkaltim.com – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina memberikan penjelasan terkait pengurangan kuota Pertalite yang dinilai menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM bersubsidi di Bontang.
Neni menegaskan, antrean panjang di sejumlah SPBU tidak akan teratasi hanya dengan menerapkan skema pengaturan pembelian, seperti ganjil genap. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan banyak berdampak apabila pasokan Pertalite ke Bontang terbatas.
“Kalau kuotanya dikurangi, mau negatif positif atau ganjil genap, ya begini-begini saja kalau barangnya tidak ada,” tegas Neni saat ditemui, Senin (31/8/2026).
Ia menyebut kuota Pertalite Bontang sebelumnya mencapai sekitar 16.000 kiloliter. Namun, kuota tersebut dikurangi sekitar 2.000 kiloliter atau setara 2 juta liter.
Neni meminta pengurangan kuota tersebut dijelaskan secara terbuka kepada pemerintah daerah. Sebab, kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite masih tinggi, sementara pembatasan pasokan berpotensi menyulitkan warga mendapatkan BBM.
“Intinya itu kuota. Kalau menurut saya, saya selaku wali kota, kuota kita jangan dikurangi,” ujarnya.
Menurut Neni, pemerintah daerah telah berulang kali berkoordinasi dan membahas persoalan BBM. Namun, persoalan tersebut akan terus berulang apabila pasokan yang dikirim ke Bontang tidak mencukupi.
Ia juga menyinggung sisa kuota Pertalite yang masih cukup besar. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kuota tersisa sekitar 11.600 kiloliter hingga akhir tahun.
“Kalau kuotanya tidak ada, mau bagaimana? Dipotong sampai kiloliter. Pertalite saja jatah kita yang semester kemarin harus separuhnya,” katanya.
Neni menilai pengaturan pembelian hingga pembatasan sekitar lima liter per kendaraan bukan solusi utama. Kebijakan tersebut membuat masyarakat harus mengantre dan kesulitan memperoleh BBM meski jumlah yang didapat terbatas.
“Lima liter itu sebetulnya tidak seberapa. Tapi kalau itu saja susah mendapatkannya, kasihan masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap BPH Migas dan Pertamina segera memberikan penjelasan mengenai alasan pengurangan kuota sekaligus memastikan pasokan Pertalite untuk Bontang. Menurut Neni, pemerintah kota tidak dapat menyelesaikan persoalan hanya dengan mengatur antrean apabila ketersediaan BBM terbatas.
Neni menegaskan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan jika persoalan kuota dan pasokan tidak segera diselesaikan. Pemerintah daerah juga berada dalam posisi sulit karena harus berhadapan langsung dengan keluhan warga terkait kelangkaan BBM.
“Wali kota yang selalu berhadapan dengan masyarakat seperti ini. Kita enggak tega lihat masyarakat. Kita mau bagaimana kalau enggak ada kuotanya?” pungkasnya. (lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
