Editorialkaltim.com – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap mengutamakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat meski ruang fiskal daerah berpotensi tertekan akibat keterlambatan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi dana kurang salur dinilai menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Karena itu, pemerintah diminta lebih cermat menentukan skala prioritas agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi mengatakan keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi tanpa mengorbankan program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas karena belum adanya transfer keuangan dari pusat, otomatis kita harus lebih efektif dan efisien. Program mana yang menjadi prioritas dan program mana yang harus ditangguhkan, itu yang harus dipilah,” ujar Iswandi, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, situasi tersebut tidak boleh menjadi alasan berkurangnya perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik maupun kebutuhan dasar warga.
“Intinya program-program yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat itu yang harus diprioritaskan,” katanya.
Iswandi menjelaskan, pemerintah daerah sejauh ini telah menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan pencairan dana kurang salur, baik melalui mekanisme resmi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat. Ia meyakini langkah tersebut terus dilakukan agar hak daerah dapat segera dipenuhi.
Meski demikian, ia masih optimistis dana kurang salur tahun anggaran 2025 dapat direalisasikan karena telah menjadi bagian dari kewajiban pemerintah pusat dan telah diperhitungkan dalam penyusunan anggaran. Sementara itu, kepastian pencairan dana kurang salur dari tahun-tahun sebelumnya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Kalau yang 2025 saya optimistis karena itu memang sudah menjadi kewajiban. Tapi untuk yang tahun-tahun sebelumnya kita masih menunggu kepastian,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait penyaluran dana kurang salur. Menurutnya, kejelasan tersebut sangat penting agar Pemkot Samarinda memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan fiskal serta memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai rencana tanpa terganggu keterbatasan anggaran. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
