Stok Agregat Habis, Perbaikan Jalan di PPU Tersendat
Editorialkaltim.com – Upaya penanganan jalan rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk sementara harus berjalan tertatih. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU mengungkapkan stok material agregat yang biasa digunakan untuk perbaikan darurat kini telah habis, sementara pengadaan baru belum bisa dilakukan akibat keterbatasan anggaran.
Kondisi tersebut membuat penanganan sementara di sejumlah ruas jalan, khususnya jalan tanah dan jalan agregat, menjadi terkendala. Padahal material itu sangat dibutuhkan agar akses masyarakat tetap bisa dilalui, terutama saat musim hujan.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR PPU, Petriandy Passulu, mengatakan stok agregat yang kosong menjadi tantangan besar dalam menjaga kondisi jalan di wilayahnya.
“Kondisi stok agregat kita sekarang kosong. Padahal agregat ini penting untuk penanganan sementara, terutama di jalan-jalan yang masih berupa tanah atau agregat agar tetap bisa dilewati masyarakat,” kata Petriandy.
Ia menjelaskan, kebutuhan agregat biasanya meningkat ketika intensitas hujan tinggi. Banyak ruas jalan mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan cepat agar tidak semakin parah dan tetap aman dilintasi warga.
Namun, kemampuan pemerintah daerah untuk membeli material baru masih sangat terbatas. Saat ini, APBD PPU diprioritaskan menyelesaikan kewajiban pembayaran proyek infrastruktur yang belum tuntas dari tahun anggaran sebelumnya.
“APBD masih difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban lama. Utang proyek tahun sebelumnya sedang dalam proses penyelesaian,” ujarnya.
Data Dinas PUPR PPU menunjukkan total kewajiban pembayaran proyek yang masih harus diselesaikan nilainya mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Salah satu proyek dengan nilai tunggakan terbesar adalah peningkatan jalan akses Pelabuhan Benuo Taka menuju kawasan Silkar. Proyek senilai sekitar Rp50 miliar tersebut masih menyisakan pembayaran sekitar 30 persen dari total nilai kontrak.
“Kalau yang terbesar kemarin proyek jalan akses dari Pelabuhan Benuo Taka menuju Silkar. Nilainya sekitar Rp50 miliar dan pembayaran yang tersisa rata-rata sekitar 30 persen,” jelas Petriandy.
Besarnya beban pembayaran proyek tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit. Akibatnya, anggaran untuk pemeliharaan rutin maupun penanganan darurat jalan belum bisa dialokasikan secara maksimal.
PUPR PPU berharap seluruh kewajiban proyek dapat segera diselesaikan agar pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang lebih longgar. Dengan begitu, pengadaan material agregat bisa kembali dilakukan sehingga perbaikan jalan rusak dapat dipercepat dan aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu. (tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
