Bupati PPU Minta OPD Jangan Lari dari Wartawan
Editorialkaltim.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menghindari wartawan saat dimintai keterangan. Ia menegaskan keterbukaan informasi kepada publik menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pesan itu disampaikan Mudyat saat memimpin Rapat Harmonisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, setiap kepala OPD wajib memahami program yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mampu menyampaikan informasi secara utuh kepada masyarakat melalui media.
“Kalau itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kuasai materinya. Jangan menghindari media. Berikan penjelasan yang benar karena informasi yang tidak disampaikan dengan baik akan memunculkan opini yang sulit diluruskan,” tegas Mudyat.
Ia menilai komunikasi yang terbuka akan meminimalkan munculnya informasi yang keliru sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Selain menekankan pentingnya keterbukaan informasi, Mudyat juga meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi lintas sektor. Ke depan, pembahasan program pemerintah akan dilakukan secara tematik agar lebih fokus, efisien, dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Jangan semua hadir dalam setiap rapat. Kita akan bahas secara tematik agar lebih fokus, lebih efektif, dan menghasilkan solusi yang benar-benar bisa dijalankan,” ujarnya.
Mudyat turut mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, terutama dalam penyaluran bantuan sosial. Sinkronisasi data penerima manfaat dinilai penting agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Kita harus memastikan seluruh program saling terhubung. Jangan sampai satu keluarga menerima banyak bantuan sementara masyarakat lain yang membutuhkan justru terlewat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Mudyat juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten PPU yang berhasil masuk sebagai salah satu kabupaten dengan nilai terbaik dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. Ia meminta prestasi itu dipertahankan melalui pelaksanaan program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sejumlah program strategis turut menjadi perhatian, mulai dari implementasi Peraturan Bupati tentang Produk Serambi Nusantara, dukungan terhadap pondok pesantren, optimalisasi pengelolaan sampah, pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menutup arahannya, Mudyat meminta seluruh OPD memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam urusan wajib pelayanan dasar sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara. (tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
