Editorialkaltim.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara terkait dinamika hak angket yang bergulir di DPRD Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD agar kondisi tetap stabil.
“Kami monitor dinamika yang berkembang. Tapi yang paling penting adalah hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kaltim harus baik,” ujarnya di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Tito menyebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terus mencermati perkembangan yang terjadi di daerah. Ia memastikan, pendampingan tetap dilakukan guna menjaga hubungan kerja yang sehat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD.
Menurutnya, komunikasi yang berjalan baik menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan. Ia berharap setiap dinamika politik dapat disikapi secara proporsional tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
“Ini dalam rangka membangun hubungan yang positif dengan pemerintah, para bupati dan wali kota, serta DPRD agar komunikasi berjalan baik dan setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik,” jelasnya.
Selain dinamika politik, Tito juga menyinggung aspek pengelolaan anggaran daerah. Ia menegaskan, setiap penyusunan APBD telah melalui tahapan evaluasi oleh Kemendagri, khususnya melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.
“Review dilakukan sebelum menjadi APBD. Itu sangat teknis, termasuk soal efisiensi anggaran dan lainnya, menjadi perhatian kita semua,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa kementerian langsung memberikan teguran keras terhadap daerah. Tito menegaskan pendekatan komunikasi lebih diutamakan dalam menyikapi persoalan.
“Saya membangun komunikasi. Prinsip saya seperti menarik benang dari tepung, benangnya tertarik, persoalan selesai, tapi tepungnya tidak berantakan,” tegasnya.
Sementara itu, enam dari tujuh fraksi di DPRD Kalimantan Timur telah menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak angket. Hanya Fraksi Partai Golkar yang menyatakan sikap berbeda.
Langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan publik, termasuk aksi demonstrasi lanjutan yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di depan kantor DPRD Kaltim di Samarinda.
Hak angket sendiri merupakan hak politik DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
